 |
| Ket Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyentil belanja pemerintah daerah yang sampai saat ini mayoritas untuk membayar gaji pegawai (PNS pemda). (REUTERS/KIM HONG-JI). |
Mediaapakabar.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyentil belanja pemerintah daerah yang sampai saat ini sebagian besar masuk untuk gaji pegawai (PNS pemda).
Menurutnya, dibandingkan tahun sebelumnya belanja untuk pegawai di daerah memang mengalami penurunan, tapi porsinya tetap paling tinggi dibandingkan belanja lainnya.
"Di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini memang mengalami tren penurunan, tapi masih cukup tinggi, yakni di 34 persen," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan DPD RI, Selasa (13/6/2023).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja daerah meningkat sebesar 50,2 persen, dari Rp715,5 triliun pada 2013 menjadi Rp1.074,7 triliun pada 2022. Alokasi untuk belanja pegawai tetap paling besar.
Pada 2022, belanja pegawai pemerintah daerah mencapai Rp365,4 triliun atau turun dari 2021 sebesar Rp376 triliun. Tapi, lebih besar dibandingkan belanja barang dan jasa Rp308,8 triliun, belanja modal Rp170,8 triliun dan belanja lainnya Rp229,8 triliun.
Padahal, belanja barang dan jasa serta modal dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja tersebut berdampak langsung ke masyarakat.
"Kita perlu lihat agar belanja APBD bisa dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, jika perekonomian di daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya pada pandemi covid-19 menurun bisa kembali meningkat. Dengan demikian, pemda tak hanya menunggu transfer dari pusat untuk anggaran belanjanya.
Sampai saat ini, transfer ke daerah (TKD) memang masih menjadi sumber pendapatan utama APBD dengan porsi 68 persen.
"Kita perlu terus meningkatkan PAD tanpa mengurangi kesempatan investasi. Makanya kita harus melihat kualitas belanja daerah," pungkasnya. (CNNI/MC)
.jpg)
