 |
| Ket Foto: Wali Kota Bobby Nasution dan Ketua DPRD Medan Hasyim (tiga dari kanan) usai rapat di DPRD Medan beberapa waktu lalu. |
Mediaapakabar.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution menuding Ketua DPRD Medan Hasyim dengan sebutan 'suka titip-titip'. Sehari sebelumnya, Hasyim yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan mengkritisi program yang dibuat Pemkot Medan.
Aksi saling serang antara Bobby Nasution dengan Hasyim itu membuat publik bertanya-tanya. Sebab, keduanya merupakan kader PDIP.
"Saya melihat ini sebagai dinamika politik di Kota Medan. Tampaknya ada missing link antara PDIP dengan Wali Kota Bobby Nasution yang kita tahu berasal dari PDIP juga. Sikap kritis PDIP ini melalui Ketua Hasyim membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan PDIP," kata pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan dilansir dari detikSumut, Kamis (16/3/2023).
Dosen Fisip USU itu juga menilai jika memang ada masalah terkait dengan proyek lampu jalan yang sebelumnya dikritisi Hasyim, atau masalah lainnya, maka seharusnya ada mekanisme yang bisa ditempuh. Misalnya bisa dibicarakan di internal partai atau ditempuh dengan mekanisme antara legislatif dan eksekutif.
"Saya rasa baiknya dibicarakan dalam internal partai atau melalui mekanisme politik antara eksekutif dan legislatif. Hal ini (kritikan Hasyim) tentunya menimbulkan asumsi tidak harmonisnya internal PDIP sebagai partainya Bobby," sebutnya.
Sehingga dengan tidak dilakukannya dua mekanisme itu, Fauzan menilai komunikasi PDIP terputus dengan Bobby Nasution yang merupakan sosok yang diusung oleh PDIP di Pilkada 2020 lalu. Mengingat PDIP terkesan menjadi oposisi dalam hal ini, dan malah partai lain yang oposisi malah mendukung program Bobby itu.
"Komunikasi PDIP terputus, sebab justru malah oposisi yang mendukung program Bobby Nasution dan Pemko Medan," ujarnya.
Sebab berdasarkan pengamatan Fauzan, PDIP memiliki karakter selama ini selalu memasang badan kepada kadernya yang menjadi kepala daerah. Hal itu banyak ditemukan di berbagai daerah lain, misalnya di DKI Jakarta.
"Peran apa yang dimainkan oleh PDIP saat ini. Dari banyak karakter pemimpin PDIP selalunya PDIP itu pasti 'pasang badan' terkait program pemimpin dari kadernya, ini bisa kita lihat ya di beberapa daerah bahkan DKI sekarang begitu, berbanding terbalik dengan di Kota Medan," ucapnya.
Fenomena politik tersebut akhirnya dinilai oleh Fauzan, perlu adanya diskusi di internal PDIP sendiri maupun di pemerintahan. Sehingga komunikasi politik yang antara keduanya dinilai perlu dibangun.
"Saya rasa perlu diskusi internal dalam tubuh PDIP sendiri, pak Hasyim perlu menyampaikan juga dimana letak permasalahan sama PDIP atau mungkin legislatif. Komunikasi- komunikasi politik yang baik perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif," tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menuding Ketua DPRD Medan Hasyim 'suka titip-titip'. Hal itu disampaikan Bobby dalam rapat koordinasi dengan jajaran Pemko Medan.
Dalam video yang diunggah Bobby di Instagram pribadinya, Rabu (15/3/2023), terlihat Bobby memimpin rapat koordinasi itu bersama Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman. Setelah menegur anak buahnya soal capaian realisasi program, baru lah Bobby menyentil Hasyim.
"Kita terbuka saja di sini sama-sama semua, banyak yang dari titipan-titipan, tolong ya, Pak ya, ini dari Ketua DPR contohnya titip-titip seperti itu. Tolong, Pak, itu diperhatiin betul-betul," ujarnya.
Namun Bobby tidak menjelaskan secara rinci apa maksud 'suka titip-titip' itu. Dia hanya meminta agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.
Dua hari sebelumnya Hasyim meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek pembangunan lampu jalan di delapan ruas jalan di Kota Medan. Hal itu karena pembangunan tersebut terkesan asal jadi, padahal menghabiskan anggaran yang besar.
"BPK perlu turun untuk mengecek itu, mengevaluasi hasil pengerjaannya itu, apakah ada indikasi korupsi atau gimana kan," kata Hasyim, Senin (13/3/2023).
Hasyim yang juga Ketua PDIP Medan mengaku malu karena pengerjaan lampu jalan yang harusnya memperindah Kota Medan, malah jadi sebaliknya. Dia menilai pengerjaan lampu dengan anggaran Rp 25,7 miliar tersebut asal-asalan.
Sehingga dia juga menyebutkan akan meminta Komisi terkait di DPRD Medan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi (SDABMBK). Sebab masih banyak yang mereka temukan pengerjaannya belum selesai padahal sudah melebihi batas waktu, hal itu guna mengetahui permasalahan terkait dengan lampu jalan tersebut. (DTS/MC)
