 |
| Ket Foto: Ahmad Shalihin, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Aceh. |
Mediaapakabar.com - Bencana banjir luapan yang melanda sejumlah Kabupaten di Aceh diantaranya, Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya dan Pidie diduga pemicunya akibat perambahan hutan besar-besaran di kawasan hutan lindung Ulu Masen.
Banjir yang berulang kali melanda kawasan pantai timur Aceh ini akibat maraknya perambahan kawasan hutan produksi (HPT), dan hutan lindung serta pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di sekitar kawasan hulu sungai yang ada di ada di tiga kabupaten tersebut.
Perambahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam sekitar. Sehingga ekosistem hutan sebagai penyangga paru-paru bumi menjadi rusak, dengan demikian masyarakat yang harus menanggung akibat dari ulah tersebut.
Sudah saatnya Pemerintah memberi perhatian serius terhadap persoalan ini dengan melakukan penertiban para oknum perambah hutan liar yang merusak tatanan alam. Disamping itu Pemerintah juga harus memikirkan upaya reboisasi di lahan-lahan hutan yang selama ini telah gundul akibat perambahan yang dilakukan secara liar (illegal logging) maupun legal.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Aceh, Ahmad Shalihin saat dikonfirmasi mediaapakabar.com, Selasa (24/1/2023) mengakui besar kemungkinan banjir yang terjadi di tiga Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya dan Pidie ini, disebabkan oleh terjadinya perambahan hutan secara terus menerus yang dilakukan secara ilegal maupun legal.
Katanya lagi, perambahan hutan yang yang terjadi secara liar sampai dengan saat ini tidak ada penindakan dan penanganan hukum oleh pihak terkait. Kemudian diperparah lagi dengan perambahan hutan yang dilakukan secara legal yang dilindungi secara hukum.
"Sehingga tidak sedikit kawasan hutan lindung secara legal pun terjadi perambah dengan dalih program Pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat," papar Om Shol, sapaan akrab Direktur Eksekutif Walhi Aceh.
Kondisi ini sudah terjadi hampir 25 tahun lalu dan tidak ada penanganan yang serius serta berkelanjutan dari pihak pemerintah sendiri sehingga menimbulkan bencana baru yang berulang kali.
Dalam hal ini Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perambahan hutan yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan.
Kemudian Pemerintah juga harus melakukan pendataan kembali daerah-daerah rawan bencana agar tidak terjadi korban materil yang lebih besar." Pungkas Shalihin.
Secara terpisah, Teuku Samsul, pemerhati lingkungan mengatakan akibat dari perambahan hutan besar-besaran sehingga terjadi perubahan bentang alam hutan yang signifikan. Perubahan terjadi dari hutan yang padat dengan pepohonan multikultural yang mampu menyerap air dan menahan laju air hujan, ke perkebunan monokultur yang tidak sesuai dengan peruntukan bentang alam.
"Jangan jadikan kepentingan ekonomis bagi segelintir orang sebagai alasan kebutuhan rakyat banyak, karena yang akan menerima efeknya rakyat banyak juga nantinya," kata Pria Alumni Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat.
Kepada para penguasa jangan hanya melihat dari sisi ekonomis saja, sehingga membuat program penanaman sawit dengan cara membabat hutan." Ketus dia, sembari berkata tanaman sawit juga masih menjadi perdebatan saat ini.
"Selama ini rakyat hanya menjadi produsen bahan baku saja, tanpa pernah menikmati hasil akhir dari yang ditanamnya dalam bentuk olahan industri. karena lahan yang dimiliki warga hanya menanam 2-5 Ha. Dan bisa dipastikan tidak akan ada efek ekonomi yang berarti bagi petani (warga), apalagi harga jualnya masih sangat tergantung dari industri pengolahan yang menampungnya," sebut Samsul mengakhiri. (Irfan)
