Penetapan Tersangka Kasus Penghinaan Dinilai Cacat Hukum, LBH Prapidkan Kapolrestabes Medan

Aris Rinaldi Nasution
Kamis, 29 Desember 2022 - 20:57
kali dibaca
Ket Foto: Penetapan Tersangka Kasus Penghinaan Dinilai Cacat Hukum, LBH Prapidkan Kapolrestabes Medan.

Mediaapakabar.com
Dinilai penetapan tersangka terhadap Ketua RT dipaksakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menempuh upaya hukum dengan mengajukan Praperadilan (Prapid). Adapun yang diprapidkan yakni Kapolrestabes Medan.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Titis Kardianto (Pemohon Praperadilan) adalah RT dan Ketua Komplek Perumahan Permata Hijau Dusun XIII Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang diangkat secara sah oleh Kepala Desa atas nama Haji Nelly Masril berdasarkan Surat Keputusan Nomor:114/31 tertanggal 05 Januari 2018. 


"Kemudian Pemohon secara hukum telah mengajukan permohonan Praperadilan atas Sah atau Tidaknya penetapan Tersangka Pemohon terhadap Kapolrestabes Medan dan jajaranya (Termohon Praperadilan) ke Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus," kata Irvan, Kamis (29/12/2022).


Lanjut Irvan, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Para Termohon berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor : B/1180/XII/RES.1.14./2022/Reskrim, tertanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fathir Mustafa atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/1813/IX/2021/SPKT/POLRESTABESMEDAN/POLDASUMATERA UTARA, tertanggal 15 September 2021 atas nama FHN (Pelapor) terkait dugaan tindak pidana penghinaan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHPidana.


Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berawal dari laporan Pelapor yang diketahui seorang PNS pada Pengadilan Agama Stabat.


"Dimana Pemohon merupakan seorang RT sekaligus Ketua Komplek saat itu menerima pengaduan beberapa warga adanya dugaan pelanggaran atau tekanan berupa kenaikan iuran keamanan, kebersihan/sampah, penutupan portal yang terdapat di pos satpam komplek, menghalangi warga membuang sampah ditempat sampah komplek," urainya.


Dijelaskannya, selain laporan tersebut, pemohon menghalangi petugas sampah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengutip sampah di setiap rumah bagi warga yang tidak bersedia membayar iuran sebesar Rp 75 ribu.


Adapun iuran tersebut sebelumnya Rp 50 ribu per bulan, tetapi pelapor diduga mengubahnya menjadi Rp 75 ribu per bulan, dikarenakan pelapor menganggap dirinya telah diangkat sebagai ketua komplek.


Pasca menerima laporan tersebut, pemohon meneruskan pengaduan warga kepada Kepala Desa Muliorejo, terkait laporan tersebut.


Kepala Desa kemudian membuat dan mengirimkan undangan secara tertulis kepada Pelapor dengan Nomor: 005/4136 tertanggal 14 Juli 2021 guna musyawarah penyelesaian permasalah. Akan tetapi pelapor tidak menghadiri undangan tersebut. 


"Kemudian pelapor kembali diundang Kepala Desa secara tertulis dengan Nomor : 005/4148 tertanggal 16 Juli 2021, namun kembali pelapor tidak menghadirinya serta tidak memberikan alasan ketidakhadirannya," bebernya.


Dengan tidak adanya itikad baik dari Pelapor, pemohon mengirimkan surat permohonan dan melaporkan Pelapor ke Kejaksaan Negeri Binjai atas adanya dugaan pungli dan tindakan lainnya yang telah menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan warga sebagaimana berdasarkan surat Nomor:003/PPH/IX/2021 tertanggal 06 September 2021 guna menyelesaikan permasalahan a quo. 


Oleh karena itu diduga pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena surat tersebut.


Parahnya, pasca terbitnya SPDP tersebut, Pemohon di hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dipanggil sebagai Tersangka sebagaimana berdasarkan surat panggilan I Nomor: S.Pgl/3573/XII/RES.1.14./2022/Reskrim, tertanggal 07 Desember 2022. 


Dengan sebelumnya pemohon belum pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pasca menerima SPDP tersebut. 


Menduga adanya kejanggalan atas panggilan tersebut pemohon tidak menghadirinya. Atas tidak hadirnya pemohon pada panggilan I, Termohon kembali mengirimkan surat panggilan II dengan Nomor: S.Pgl/3573-a/XII/RES.1.14./2022/Reskrim tertanggal 12 Desember 2022. 


"LBH Medan menduga tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka telah menyalahi aturan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Serta perbuatan tersebut terkesan dipaksakan dan ugal-ugalan. Seharusnya Termohon sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan prosedural serta mematuhi aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.


LBH Medan menilai, jika Termohon telah tutup mata atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU XII/2014 yang bersifat final and binding (mengikat). 


Putusan tersebut secara tegas dan jelas menjamin hak asasi manusia terkait seorang wajib terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. 


Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Dr Chairul Huda yang tertuang di dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel yang dimohonkan oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs Budi Gunawan.


Tidak hanya itu, perbuatan pemohon yang mengirimkan surat permohonan dan melaporkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor adalah bentuk kritik dan dilakukan dengan cara yang sah serta bentuk tanggung jawab pemohon sebagai RT dan ketua komplek yang mengakomodir pengaduan warganya. 


"LBH Medan menilai tidak adanya mens rea (niat jahat) dan actus reus (Perbuatan) yang telah dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu penetapan Tersangka tersebut jelas cacat hukum dan haruslah dibatalkan," tegasnya.


LBH Medan menduga tindakan tersebut telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) yang  UUD 1945, Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 7 DUHAM, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU XII/2014, perkap no. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi Polri. (MC/RED)

Share:
Komentar

Berita Terkini