 |
| Ket Foto : Ilustrasi Mabes Polri. |
Mediaapakabar.com - Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud Md merekomendasikan kewenangan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dipecah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Polri mengatakan perlu ada kajian terkait perompakan struktural.
"Dalam melakukan perombakan struktural itu perlu proses, analisis, evaluasi dan pengkajian," kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah dilansir dari detikcom, Senin (3/10/2022).
Nurul mengatakan proses perombakan struktural ini tentunya juga perlu masukkan dari satuan kerja (satker) dan pakar. Dia mengatakan perombakan juga butuh saran dari para pakar.
"Dalam hal ini perlu saran masukan dari satker, para pakar, dilakukan FGD (focus group discussion), kajian teori dan juga benchmarking," katanya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan pihaknya merekomendasikan agar kewenangan Divisi Propam Polri dipecah. Menurutnya, kewenangan di divisi itu terbuka lebar terjadinya kesewenangan kekuasaan atau abuse of power.
"Kita rekomendasikan adanya perombakan struktural terbatas yaitu Divisi Propam itu supaya kewenangannya dipecah. Tak lagi menjadi seperti kekuatan tersendiri yang menakutkan dan menakutkan (bagi) orang di atasnya. Kemudian itu potensial abuse power, dan itu yang terjadi di kasus Sambo itu," kata Mahfud dalam konferensi pers hasil survei Indikator Politik secara daring, Minggu (2/10/2022).
Divisi Propam Polri sempat dipimpin Ferdy Sambo sebelum akhirnya dicopot dan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Mahfud tak merinci lebih detail soal pemecahan kewenangan tersebut.
Mahfud mengatakan perombakan struktural terbatas Divisi Propam diperlukan agar divisi itu tak kelebihan 'power' di internal Polri. Selain itu, dia membeberkan pemerintah tengah melakukan reformasi kultural di internal Polri.
"Untuk Polri, kami segera melakukan langkah-langkah konkret melakukan reformasi terutama kultural," ujarnya. (DTC/MC)
