Terkait Kepemilikan Tanah, Pesantren Darul Ibtihaj Minta Perlindungan Hukum ke Presiden Jokowi

Aris Rinaldi Nasution
Senin, 26 September 2022 - 19:20
kali dibaca
Ket Foto : Kuasa hukum dari Pesantren Darul Ibtihaj, Ahmad Fadhly Roza SH MH didampingi Komala Sari SH MH, Agung Harja SH, Juanda SH, Azhari Ferima Lubis SH saat menggelar konferensi pers, Senin, 26 September 2022.

Mediaapakabar.com
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II dinilai sewenang-wenang ingin merampas tanah milik Pesantren Darul Ibtihaj yang beralamat di Jalan Kemuning, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Hal itu disampaikan kuasa hukum dari Pesantren Darul Ibtihaj, Ahmad Fadhly Roza SH MH didampingi Komala Sari SH MH, Agung Harja SH, Juanda SH, Azhari Ferima Lubis SH kepada wartawan, Senin, 26 September 2022.


"Beberapa waktu lalu, klien kami terkejut ketika mendapatkan surat dari Manajer Kebun PTPN II sesuai Surat Nomor: 2.BKL/X/18/I/2022, tertanggal 19 Januari 2022, perihal Pemberitahuan Pengosongan Rumah Areal HGU PTPN-2 Kebun Bandar Klippa jo Surat Somasi sesuai Surat No.1773/SAS & REK/I/2022, tertanggal 31 Januari 2022, yang pokoknya meminta klien kami agar mengosongkan tanah tersebut," kata Ahmad Fadhly.


Menanggapi somasi itu, kata Fadhly, kami langsung membalas surat tersebut, pada tanggal 21 Februari 2022, untuk meminta agar pihak PTPN II memperlihatkan surat sertifikat, jika tanah yang ditempati dan dikuasai klien kami adalah benar masuk areal tanah HGU PTPN II sesuai Sertifikat HGU Nomor 152/HGU/BPN/2005. Bisa jadi tanah klien kami yang diklaim PTPN II salah objek.


"Sebab, berdasarkan keputusan Gubernur Sumut pada tahun 1968, di areal tanah di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan seluas 88,59860 Ha telah dibebaskan kepada 136 petani sesuai SK No. 17/HM/LR/1968, tanggal 09 Juli 1968, bahkan di atas tanah yang diklaim oleh PTPN IJ tersebut telah terbit surat keterangan tanah atau SK Camat," katanya.


Untuk itu, tegas Fadhly, bahwa alas hak tanah kliennya adalah produk negara yang diterbitkan dan diketahui oleh Camat dan Aparat Desa setempat yang merupakan representasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.


"Oleh karena itu, kami telah mengirimkan permohonan perlindungan hukum ke bapak Presiden Jokowi, Ketua DPR RI, Kapolri, Menko Polhukam, Jaksa Agung RI, Ketua Komnas HAM RI, Menteri Hukum dan HAM RI dan Kapolda Sumut," katanya.


Menurutnya, permohonan perlindungan hukum itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, sebab akhir - akhir ini di Sumatera Utara ada beberapa kasus seperti itu, perlu diketahui ada dugaan mafia tanah yang ingin mengganggu eksistensi hidup masyarakat di Sumut. 


"Banyak tanah-tanah eks HGU yang diduga dikuasai oleh sekelompok orang yang berduit. Oleh karenanya, kami memohon perlindungan hukum kepada pemerintah agar kiranya memberikan jaminan hak dan perlindungan hukum dari upaya-upaya sewenang-wenangan tanpa hak daripada PTPN II," pungkasnya. 


Sementara itu, Kuasa Hukum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, Sastra SH MH ketika dikonfirmasi terkait kepemilikan tanah di Pesantren Darul Ibtihaj meminta agar wartawan konfirmasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Coba tanyakan langsung ke BPN," ujarnya. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini