Puluhan Aktivis dan Mahasiswa Gelar Aksi Damai Global Climate Strike di Medan: Elit Semakin Kuat, Rakyat Jadi Sekarat

Aris Rinaldi Nasution
Sabtu, 24 September 2022 - 19:41
kali dibaca
Ket Foto : Puluhan aktivis dan mahasiswa berkumpul di titik nol Kota Medan untuk melaksanakan aksi damai Global Climate Strike (gerakan iklim global), Jumat (23/9/22) sore. Gerakan iklim global berlangsung serentak di seluruh dunia, bermula dari gerakan Greta Thunberg.

Mediaapakabar.com
- Puluhan aktivis dan mahasiswa berkumpul di titik nol Kota Medan untuk melaksanakan aksi damai Global Climate Strike (gerakan iklim global), Jumat (23/9/2022) sore. Gerakan iklim global berlangsung serentak di seluruh dunia, bermula dari gerakan Greta Thunberg.

Di Indonesia, kegiatan ini dilabeli dengan sebutan ‘Jeda Untuk Iklim’ yang pertama kali berlangsung pada tahun 2019. Adapun tema kegiatan Global Climate Strike yang diangkat kali ini adalah Elit Makin Kuat, Rakyat Sekarat.

Mimi Surbakti Direktur Eksekutif Yayasan Srikandi Lestari mengatakan, aksi yang mereka lakukan menyoroti pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia yang telah dimulai pada 1 Desember 2021 dan akan berpuncak pada KTT Bali pada tanggal 15-16 November 2022.

Isu prioritas pada G20 adalah global health architecture, digital transformation, sustainable energy transition. Ketiga isu ini dibahas di dalam working group, dua di antaranya adalah working group energy transition dan environment and climate sustainability.

“Kedua working grup ini mengarah kepada tujuan bersama, yakni untuk mencapai kesepakatan Paris yaitu membatasi kenaikan suhu global sampai di angka 1,5⁰ C tingkat pra industri,” katanya.

Menurut Mimi, pertemuan tingkat menteri G20 tidak mampu untuk mempercepat transisi energi fosil ke terbarukan. Padahal, konsumsi energi saat ini bergantung pada energi fosil yang telah menjadi akar masalah dari krisis iklim. Bahkan, 75% permintaan energi dunia ternyata dilakukan oleh negara G20.

“Itu artinya krisis iklim yang terjadi saat ini terjadi karena ulah negara-negara G20. Meski sebagai sumber dari krisis iklim, urgensi menangani krisis iklim seperti tidak menjadi prioritas dalam G20,” tegasnya.

Pulau Bali yang dijadikan tempat perundingan ini juga terancam akibat krisis iklim, data menunjukan menunjukan bawah 175 desa pesisir di Bali terancam krisis iklim, utamanya karena kenaikan muka air laut.

“Indonesia berperan penting dalam mengatasi situasi krisis energi global terutama pada Presidency G20. Pada pertemuan G20 Indonesia harus menegaskan dan menyepakati percepatan transisi dari energi fosil ke energi bersih, terbarukan dan manajemen transisi,” katanya.

Selain itu, demokratisasi energy diharapkan bisa dibicarakan pada G20. Demokratisasi energy diharapkan menuju energi transisi yang adil, terjangkau, dan berkeadilan kepada masyarakat. Demokratisasi energy juga akan menjadi sektor yang baik dalam menjaga alam melalui pengelolaan yang berkelanjutan.

Rimba Zaid dari Fossil Free Sumut menambahkan, sumber daya energi yang ada di Indonesia seharusnya dikuasai, dikelola dan dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Namun faktanya, saat ini sumber daya energy hanya dinikmati oleh segelintir orang elit saja.

“Ini menjadi puncak kekecewaan kami karenanya kami memilih slogan ‘Elit Makin Kuat, Rakyat Sekarat’,” katanya.

Menurut Rima Zaid, kondisi ini bertentangan dengan poin b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Sedangkan Pasal 33 UUD 1945 soal penguasaan sumber daya yang mestinya di tangan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu, kata dia, aksi yang mereka lakukan untuk mendorong negara-negara G20, terutama pemerintah Indonesia agar menuntut demokratisasi energi yang berkelanjutan dan dikelola oleh rakyat Indonesia.

Kemudian mendorong pemerintah untuk segera melakukan tindakan kongkret mencapai kesepakatan Paris dalam membatasi kenaikan suhu global sampai di angka 1,5⁰celsius.

“Mendesak pemerintah meninggalkan energi fossil yang berkontribusi pada perubahan iklim di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah fokus memberikan pendanaan pada energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan.

“Mendorong terwujudnya kesepakatan-kesepakatan global yang membawa Indonesia keluar dari ketergantungan energi fosil yang menjadi penyebab terbesar krisis iklim,” pungkasnya. (MC/RED)
Share:
Komentar

Berita Terkini