KPI Optimis UU Penyiaran Baru Akan Disahkan Tahun Depan

Aris Rinaldi Nasution
Jumat, 16 September 2022 - 11:56
kali dibaca
Ket Foto : Ketua KPI Agung Suprio (kiri) dan Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan saat silaturahmi di kantor KPID Sumut, Kamis (15/9/2022).

Mediaapakabar.com
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio, SIP, MIP, Kamis (15/9/2022), optimis UU Penyiaran yang baru akan disahkan DPR RI tahun depan.

Agung Suprio mengatakan hal tersebut saat berkunjung ke kantor KPID Sumut yang diterima oleh Ketua KPID Sumut, Anggia Ramadhan didampingi wakil ketua Edwar Thahir, Ayu Kesuma Ningtyas, Dearlina Sinaga, M Syahrir dan Ramses Simanullang.


Kata Agung, tahun ini DPR RI telah ketok palu mensahkan UU Perlindungan Data Pribadi. "Sedangkan UU Penyiaran yang baru akan disahkan tahun 2023 mendatang," sebut Agung Suprio seraya mengatakan KPI akan mengundang 7 komisioner KPID Sumut untuk hadir di acara Rakornas di Provinsi Banten.


Terkait UU Penyiaran yang baru, kata Agung, akan menjelaskan tentang struktural KPID yang hirarki, anggarannya dari APBN, dan gaji komisioner akan sama di seluruh provinsi namun yang membedakan nantinya luas wilayah dan jumlah lembaga penyiaran yang ada di daerah setempat. Sekretariatnya adalah eselon 2 dan 

komisioner KPID akan dipilih oleh KPI.


"Isi dari UU penyiaran yang baru ini sudah disetujui oleh komisi 1 DPR RI," sebutnya. 


Pada silaturahminya ke kantor KPID Sumut, Agung menceritakan sudah beberapa kali kunjungan ke Sumut. "Saya sudah ke Danau Toba dan Samosir, namun ke kantor KPID Sumut baru kali ini," sebutnya.


Terkait gedung kantor KPID Sumut, menurut Agung, ruangannya cukup bagus bila dibanding dengan gedung kantor KPID lainnya. Seperti di DKI Jakarta, gedung kantor KPuD nya bergabung dengan beberapa instansi pemerintah. Sementara di Jawa Timur tidak sebanding, demikian pula di Maluku Utara yang belum punya kantor .


Agung mengingatkan KPID Sumut agar mampu menjalin kolaborasi yang harmonis dengan Dinas Kominfo Sumut dan DPRD. Anggaran KPID bergantung dari dana hibah provinsi, penganggarannya tidak stabil tergantung hubungan baik dengan KPID dan pemerintah provinsi. 


Sementara itu, Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan mengharapkan dukungan penuh dari KPI Pusat untuk membuat program kerja yang lebih kreatif dan inovatif. (MC/REL)

Share:
Komentar

Berita Terkini