Korupsi Dana CSR Rp540,4 Juta, Mantan Kades dan Sekdes Medan Estate Jalani Sidang Perdana

Aris Rinaldi Nasution
Senin, 05 September 2022 - 23:51
kali dibaca
Ket Foto : Sidang perkara korupsi yang menjerat mantan kepala desa dan Sekretaris desa Medan Estate di Pengadilan Tipikor Medan.

Mediaapakabar.com
Mantan Kepala Desa (Kades) Medan Estate periode 2016-2022 Faizal Arifin dan Sekretaris Desa (Sekdes) Rusmiati (berkas penuntutan terpisah) menjalani sidang perdana secara virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5//9/2022).

Keduanya dijerat tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan terkait penggunaan dana sosial untuk lingkungan atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Karsa Prima Permata Nusa (PT KPPN) sejak 2017 lalu.


Dalam dakwaan tim JPU dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli, Putra Raja Rumbi Siregar dan Aldo Marbun secara estafet menguraikan, bermula dari adanya aksi demonstrasi warga atas rusaknya fasilitas jalan atas kendaraan PT KPPN yang lalu lalang.


Akhirnya dilakukan rapat antara pemerintahan desa diwakili terdakwa Faizal Arifin dengan pihak perusahaan yang diwakilkan oleh Danang Pj. Tertanggal 14 November 2016 ditandatangani kesepakatan bersama. 


Di antaranya PT KPPN akan mengeluarkan kompensasi dana alias CSR atas rusaknya fasilitas jalan umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial seperti bantuan kendaraan ambulans dan dana aspirasi.


Dana aspirasi tersebut disalurkan secara rutin setiap bulannya oleh PT KPPN kepada terdakwa selaku kades sebesar Rp15 juta dan Rp2,5 juta di antaranya untuk kas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Medan Estate.


Total dana CSR yang digelontorkan ke terdakwa Rp720 juta periode tahun 2017 hingga  2020. Sebab setiap bulannya diterima mantan kades sebesar Rp15 juta.


Akan tetapi dana CSR dari PT KPPN tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan Sekdes Rusmiati tidak pernah melakukan ke dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Otomatis, tidak masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) Medan Estate.


"Oleh terdakwa dan Rusmiati kemudian dipergunakan untuk bantuan siswa sebanyak 60 siswa. Per siswa mendapatkan Rp150 ribu," urai Aldo Marbun.


Operasional LKMD Rp2,5 juta, bayar honor pengelola CSR (untuk saksi Sumiati) sebesar Rp250.000 setiap bulannya, untuk pengajian Desa Medan Estate sebesar Rp500.000, pengajian Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp700.000.


Bantuan kemalangan sebesar Rp125.000 per bulannya, bahan bakar ambulans sebesar Rp100.000 dan perbaikan selama 3 tahun sebesar Rp3 juta.


Bahwa dalam penyaluran bantuan untuk siswa, kedua terdakwa tidak pernah membuat Peraturan Desa terkait syarat dan ketentuan siapa saja yang layak untuk menerima bantuan tersebut.


Faizal Arifin selaku Kades hanya memerintahkan kepada masing-masing kepala dusun untuk mencari siswa-siswa untuk menerima bantuan tersebut tanpa memiliki indikator yang jelas sebagai penerima bantuan yang bersumber dari Dana CSR.


Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusmiati dalam pengelolaan dana CSR tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan sebagian besar penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan telah memperkaya terdakwa maupun saksi Rusmiati.


Menurut audit Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, akibat perbuatan kedua terdakwa, keuangan negara dirugikan mencapai Rp540.457.000.


Baik Faizal Arifin maupun Rusmiati masing-masing dijerat dengan dakwaan kumulatif. Pertama primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 


Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


Dan kedua primair, Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Subsidair, Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


Ketika ditanya majelis hakim diketuai Ahmad Sumardi, tim penasihat hukum (PH) kedua terdakwa menyatakan, tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan JPU. Sidang pun dilanjutkan pekan depan untuk pemeriksaan saksi-saksi. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini