Hak Jawab Fendro Arrasyid dan Permintaan Maaf Redaksi Mediaapakabar.com Kepada Bupati Bengkalis

Aris Rinaldi Nasution
Selasa, 06 September 2022 - 20:02
kali dibaca
Ket Foto : Risalah Penyelesaian di Dewan Pers Nomor : 55/Risalah-DP/XI/2022 Tentang Pengaduan Mohd Fendro Arrasyid Terhadap Media Siber www.mediaapakabar.com terkait berita berjudul “PPNS KLHK: Kasus PT SIPP Selesai Jika Penuhi Permintaan Bupati Bengkalis”, yang diunggah Rabu, 6 Juli 2022, pukul 19.36 WIB.

Mediaapakabar.com
Pihak Bupati Bengkalis selaku Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Setda Bengkalis Mohd Fendro Arrasyid menyampaikan hak jawab terhadap pemberitaan yang diunggah oleh Media Siber www.mediaapakabar.com.

Hak jawab ini mengacu pada Risalah Penyelesaian di Dewan Pers Nomor : 55/Risalah-DP/XI/2022 Tentang Pengaduan Mohd Fendro Arrasyid Terhadap Media Siber www.mediaapakabar.com terkait berita berjudul “PPNS KLHK: Kasus PT SIPP Selesai Jika Penuhi Permintaan Bupati Bengkalis”, yang diunggah Rabu, 6 Juli 2022, pukul 19.36 WIB.


Hak Jawab dan Hak Koreksi dari Pihak Bupati Bengkalis 


Adapun Hak Jawab dan Hak Koreksi dari pihak Bupati Bengkalis melalui Pengadu Mohd Fendro Arrasyid selaku Kepala Bagian Hukum Setda Bengkalis dengan Nomor 180/SETDA-HK/2022/96 tertanggal 06 September 2022 yang diterima redaksi mediaapakabar.com sebagai berikut: 


1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022, www.mediaapakabar.com telah mengunggah berita berjudul sebagaimana dimaksud di atas dengan wartawan peliput atas nama Aris Rinaldi Nasution.


2. Bahwa pemberitaan menyatakan kasus PT SIPP selesai jika permintaan Bupati Bengkalis di penuhi PT SIPP, dan surat-surat yang dibutuhkan dapat diselesaikan secara tepat. Bupati Bengkalis yang disebut-sebut meminta fee Rp 20 kg (dua puluh rupiah per kilogram)


Bahwa pemberitaan fee dari Bupati Bengkalis kepada PT SIPP sebesar Rp20 kg (dua puluh rupiah per kilogram) dengan janji bahwa segala urusan akan dipermudah adalah fitnah. Dengan adanya berita ini yang digaungkan oleh kuasa hukum PT SIPP merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik kepada Bupati Bengkalis selaku Kepala Daerah.


3. Bahwa Permasalahan PT SIPP merupakan permasalahan dugaan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui instansi teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memberikan sanksi atas pelanggaran dan kesalahan kepada PT. SIPP sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 


Bahwa saat ini permasalahan PT. SIPP sudah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), bahwa sejak tanggal 18 Mei 2022 telah dilakukan penahanan terhadap Sdr. Agus Nugroho selaku General Manager PT. SIPP di RUTAN BARESKRIM MABES POLRI Jakarta dan juga ditetapkannya Erick Kurniawan selaku Direktur PT. SIPP yang juga Penanggung Jawab usaha/kegiatan sebagai TERSANGKA yang sampai saat ini Erick Kurniawan (Direktur PT. SIPP) hanya sekali memenuhi panggilan Penyidik KLHK RI akan tetapi selalu tidak pernah hadir alias mangkir dari panggilan Penyidik KLHK RI dengan alasan sakit. 


4. Bahwa terkait penyekapan dengan menggunakan senjata api laras panjang terhadap Sdr. SUARDI (Komandan Security PT. SIPP) yang dilakukan oleh PPNS KLHK RI juga tidak benar karena saat PPNS KLHK RI yaitu Ardhi Yusuf (AY) melakukan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. SIPP dengan agenda penandatangan dan penyerahan Berita Acara Penyitaan (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 347/Pen.Pid/2022/PN.Bls tanggal 9 Juni 2022) dan hasil pemeriksaan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan namun tidak dapat dilaksanakan di lokasi PT. SIPP disebabkan listrik padam/tidak hidup sehingga lokasi pemeriksaan dipindah ke Cafe di SPBU Jl. Rangau Km. 6 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, karena pada saat pemeriksaan berlangsung dan atas permintaan Ardhi Yusuf (AY) untuk didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkalis (Mohd Fendro Arrasyid) bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis (Ed Efendi) dan Kepala Bidang Penataan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis (Agus Susanto) tidak ada terjadi penyekapan, dimana pemeriksaan dilakukan dengan santai sambil ngopi bersama (PPNS KLHK RI dengan Sdr. SUARDI) dan diwaktu bersamaan (masih di Cafe SPBU yang sama) juga turut diperiksa Sdr. ALMUSORIF karyawan PT. BIOMAS TRADING INDONESIA (infonya perusahaan yang melakukan KSO dengan PT. SIPP) sehingga hal ini menjelaskan bahwa berita penyekapan Security PT. SIPP yang diancam dengan senjata api laras panjang sangat jauh dari fakta lapangan serta hal ini juga sudah diklarifikasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.


5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan pembinaan kepada PT. SIPP, akan tetapi sejak Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima surat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Nomor :  S.909/BPPHLHKS/TU/KUM/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Penanganan Pengaduan berupa penerapan Sanksi Administratif terhadap PT. SIPP maka pada tanggal 29 Juni 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sebagaimana termaktub pada Diktum Ketiga terdapat 9 (sembilan) point yang harus dilaksanakan oleh PT. SIPP dengan jangka waktu 6 (enam) bulan (terhitung sejak 29 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2021), akan tetapi PT. SIPP hanya melaksanakan point 9 (sembilan) Diktum Ketiga dalam Keputusan Bupati Bengkalis tersebut berupa denda sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan diwaktu yang bersamaan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis untuk disetorkan ke Kas Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tapi PT. SIPP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang pada point 1 (satu) sampai dengan point 8 (delapan) pada Diktum Ketiga Keputusan Bupati Bengkalis tersebut. 


6. Bahwa terdapat berita tidak disetorkannya denda sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkalis. Sebagaimana kita ketahui hal ini salah satu yang disampaikan oleh koordinator Aksi Gerakan Rakyat Berantas Korupsi saat berorasi di DPR RI dan KLHK RI serta terakhir di Gedung Merah Putih (KPK RI). 


Bahwa denda tersebut disampaikan PT. SIPP (Tommy Bellyn Wiryadi, SH selaku Kuasa Hukum PT. SIPP dan Zainul Ahsan Tanjung selaku HUMAS PT. SIPP) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis untuk disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak di tanggal 8 Oktober 2021 dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) : F06B748VUJACBNBG. 


7. Bahwa terhadap pemberitaan tersebut kami meminta kepada Pimpinan Media Siber www.mediaapakabar.com untuk segera memuat Hak Jawab dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan meralat berita dimaksud sehingga diharapkan dapat mengembalikan nama baik Bupati Bengkalis selaku Kepala Daerah yang tercemar akibat berita sebelumnya yang tidak berimbang.

 

8. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Risalah Penyelesaian Nomor : 55/Risalah￾DP/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pengaduan Mohd Fendro Arrasyid terhadap media siber www.mediaapakabar.com oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers pada tanggal 01 Desember 2022, maka diminta kepada Teradu untuk segera memenuhi sebagaimana yang termaktub di dalam Risalah tersebut.


Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 


Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis Selaku Pengadu



Mohd Fendro Arrasyid SH



Permintaan Maaf Redaksi Media Siber mediaapakabar.com kepada Bupati Bengkalis dan Pembaca


Berdasarkan Risalah Penyelesaian Nomor: 55/Risalah-DP/IX/2022 Tentang Pengaduan dari Mohd Fendro Arrasyid selaku Kepala Bagian Hukum Setda Bengkalis tertanggal 18 Juli 2022, terhadap Media Siber mediaapakabar.com terkait berita berjudul “PPNS KLHK: Kasus PT SIPP Selesai Jika Penuhi Permintaan Bupati Bengkalis”, yang diunggah Rabu, 6 Juli 2022, pukul 19.36 WIB, telah dinilai oleh Dewan Pers dan terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik dan telah dikoreksi. 


Adapun penilaian Dewan Pers yakni berita Teradu yakni Media Siber www.mediaapakabar.com melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi dan tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.


Yakni tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan berimbang. Berita Teradu melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik terkait plagiasi.


Oleh karenanya, Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu (Bupati Bengkalis) secara

proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. 


Atas hal itu, kami atas nama Redaksi media siber www.mediaapakabar.com online, meminta maaf secara khusus kepada Bupati Bengkalis dan Kepala Bagian Hukum Setda Bengkalis Mohd Fendro Arrasyid, serta secara umum kepada pembaca, atas karya jurnalistik yang dinilai oleh Dewan Pers tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik. 


Untuk ke depannya, kami atas nama Redaksi media siber www.mediaapakabar.com akan memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi, dalam memberikan karya tulis kepada pembaca.

Share:
Komentar

Berita Terkini