Masyarakat Batubara Minta Gubsu Edy Tidak Goyah Penolakan Hibah RSU Indrapura

Aris Rinaldi Nasution
Senin, 15 Agustus 2022 - 17:48
kali dibaca
Ket Foto : Aksi Demo Masyarakat Batubara di Simpang Kuala Tanjung menyesalkan sikap penolakan hibah RSU Indrapura.

Mediaapakabar.com
Ratusan Masyarakat Batubara melakukan aksi demo di Tugu Inalum Simpang Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Batubara, Senin (15/8/2022).

Mereka menyatakan sikap penyesalan dan kecewa  atas  penolakan Partai Golkar melalui Fraksi Golkar DPRD Sumut terhadap pemberian hibah aset RSU Indrapura kepada Pemkab Batubara.


Elemen masyarakat Batubara yang demo yakni Gemkara, KNPI, Pemuda Pancasila, AMPI, NU, GP Ansor, Pujakesuma, Generasi Muda Al Ittihadiyah, SPSI, STIT.


Dari pantauan di lokasi, aksi demo berjalan damai dan mendapat pengawalan aparat kepolisian serta tidak sempat memacetkan arus lalu lintas.


Dalam orasinya, Zulkarnain Achmad, Sawaluddin Pane dan Burhan mengecam keras sikap Fraksi DPRD Sumut menolak pemberian hibah aset RSU Indrapura. Mereka tidak pro rakyat padahal rakyat Batubara juga ada anggotanya.


Sawaluddin minta Pak Airlangga Hartarto mencopot Anggota Fraksi DPRD Sumut Irham Buana dan Dodi Thahir bisa merusak citra partai di tengah rakyat.


Zulkarnain Achmad juga tidak yakin Ketua Partai Golkar Musa Rajekshah menginstruksikan Fraksi Golkar menolak hibah aset RSU Indrapura ke Pemkab Batubara meskipun Fraksi merupakan  perpanjangan Partai. Sebab, Musa Rajekshah memiliki ikatan emosional sangat kuat dengan Batubara.


Ketua Umum Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batu Bara (Gemkara) Khairul Musim membacakan 

pernyataan sikap, mendukung kebijakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi  menghibahkan aset  RSU Indrapura kepada Pemkab Batubara.


"Kebijakan arif dan bijaksana Gubernur Edy Rahmayadi itu memiliki alasan sangat  kuat demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumut di Kabupaten Batubara," katanya dalam orasi.


Faktanya selama ini, sambung Khairul, UPT RSU Indrapura milik Pemprov Sumut itu belum dikelola secara baik dan maksimal, sehingga belum memberi manfaat sebesar-besarnya bagi upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Batubara.


"Maka sangat wajar bila Gubernur Edy menghibahkan RSU Indrapura supaya dikelola dengan manajemen profesional. Apalagi lokasi rumah sakit berdekatan dengan Kawasan Industri Strategis Nasional Kuala Tanjung membutuhkan rumah sakit  representatif dan modern," sebutnya.


Berkaitan penolakan Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, hal itu urusan mereka. Berarti mereka tidak peka dan tidak mau membantu masyarakat Batubara. Namun harus diingat, ini hak asasi rakyat Batubara.


Justru itu, jangan ada satupun oknum atau kelompok atau bahkan partai yang coba-coba menghalangi upaya pemerintah atau Gubernur Edy Rahmayadi untuk memberi fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Batubara.


Hibah RSU Indrapura menunjukkan bukti  Gubernur Edy Rahmayadi memiliki komitmen tinggi mewujudkan rakyat Batubara sehat, cerdas dan sejahtera.


"Pak Edy jangan ragu, jangan takut, jangan gentar, tidak goyah, tidak mundur setapakpun. Rakyat Batubara siap berada di depan dan dibelakang Gubernur," tegas Khairul.


Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan kesehatan masyarakat Batubara karena menolak  hibah RSU Indrapura. Kenapa keberatan ?. Padahal rumah sakit milik rakyat dan tidak perlu dipersoalkan.


Menjawab wartawan ada peraturan dilanggar dalam proses hibah ?. Khairul yakin Gubernur pasti sudah melakukan kajian dari berbagai aspek termasuk soal regulasi. "Itu kita serahkan kepada pak Gubernur," tandasnya.


Aliansi Masyarakat Batubara juga menyampaikan pernyataan sikap ke DPRD Batubara diterima H. Darius SH, Ahmad Mumtaz, Sarianto Damanik, Syahril, Mukhlis Bahtin.


DPRD Batubara mendukung pemberian hibah RSU Indrapura peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. "Dewan juga telah mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar untuk pembangunan/renovasi RSU Indrapura," kata Ahmad Mumtaz dari Fraksi PKS.


Pemberian hibah aset RSU Indrapura berdasarkan NPHD Antara Pemprov Sumut dan Pemkab Batubara  Nomor 593/7406/2022, Nomor 032/3969/2022 tanggal  7 Juli 2022  ditandatangani Sekda Provinsi Sumut H. Afifi Lubis, SH dan Sekda Kabupaten Batubara H. Sakti Alam Siregar. (MC/REL

Share:
Komentar

Berita Terkini