Kejati Kepri Tingkatkan Status Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Tanah Merah Bintan ke Penyidikan

Aris Rinaldi Nasution
Kamis, 04 Agustus 2022 - 07:53
kali dibaca
Ket Foto : Kasi Penkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis.

Mediaapakabar.com
Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) meningkatkan status kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Tanah Merah Proyek BP Kawasan Bintan Tahun Anggaran 2018 - 2019 di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Gerry Yasid melalui Kasi Penkum Nixon Andreas Lubis dalam keterangan tertulisnya kepada mediaapakabar.com, Kamis, 04 Agustus 2022.


"Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pulbaket Data oleh tim Intelijen Kejati Kepri dari Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : SP.OPS-228/L.10/Dek.3/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 telah diperoleh kesimpulan untuk meningkatkan kegiatan penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan," kata Nixon.


Nixon mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang selanjutnya akan dilaksanakan Jaksa Penyidik dari Bidang Pidsus Kejati Kepri.


"Bahwa adapun kasus posisi dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut bahwa pada tahun 2018 terdapat Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan sepanjang 20 meter dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.9,66 miliar dengan Penyedia Jasa yaitu PT. BFG dan Konsultan Pengawas CV. DS dengan masa kerja selama 150 hari kalender," ujarnya.


Lanjut dikatakan Nixon, bahwa dalam pelaksanaannya PT. BFG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga pada tanggal 14 Desember 2018, PPK melakukan pemutusan kontrak dengan kondisi real yaitu Progress Pekerjaan sebesar 35,35 persen dan realisasi pembayaran sebesar Rp.3.523.000.000.


"Dengan alasan PT. BFG tidak dapat mendatangkan Tenaga Ahli, Project Manager dan Site Manager serta tidak dapat mendatangkan alat dan supply material tiang pancang yang menjadi pekerjaan utama," ujarnya.


Selanjutnya pada tahun 2019, pekerjaan dilanjutkan dengan pagu anggaran Rp.7,5 miliar dan yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa yaitu CV. BML dengan Nilai Kontrak Rp.7.395.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender dan Konsultan Pengawas CV. PPC dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.249.000.000.


"Bahwa pada pelaksanaannya yaitu pada tanggal 05 November 2019 PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa berdasarkan Rapat Evaluasi Pekerjaan telah menemukan adanya permasalahan teknis yakni adanya perbedaan kondisi exciting dan komponen material bangunan yang telah terpasang dibandingkan dengan desain perencanaan awal," sebutnya.


Lanjut dikatakan mantan Kasi Pidum Medan ini, bahwa telah terjadi penurunan tanah timbunan yang telah terpasang yang melampaui estimasi perhitungan mekanika tanah yang disebabkan oleh karakteristik tanah yang lunak.


"Ternyata berdasarkan hasil boring lapisan tanah lunak setebal 12 sampai 18 meter. Bahwa meskipun para pihak tersebut sudah mengetahui adanya permasalahan di atas, PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100% terhadap progress pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2019," sebutnya.


Bahwa oleh karena adanya permasalahan teknis tersebut dan tidak ada perbaikan atau reviu terhadap hasil pekerjaan dari CV. BML sehingga mengakibatkan terjadi gulingan pada dinding penahan tanah oprit jembatan dan menjadi miring ke arah dalam pada 2 buah abutmen jembatan dan tiang pancang di bawah dinding penahan tanah menjadi patah sehingga jembatan tersebut gagal bangun dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali (tidak fungsional). 


Selain itu, terhadap fakta-fakta tersebut telah dilakukan penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung pada tahun 2020 dengan kesimpulan yakni material tanah dasar adalah tanah lunak sedalam 6 - 10 meter sementara pada As Built Drawing tidak terlihat adanya perbaikan tanah dasar yang dilakukan.


Kurangnya informasi mengenai karakteristik tanah sehingga tidak dilakukan perbaikan tanah dasar diindikasikan mengakibatkan terjadinya keruntuhan tersebut dan terjadinya gulingan pada dinding penahan tanah disebabkan oleh keruntuhan daya dukung akibat penurunan tanah dasar saat dilakukan penimbunan disisi dalam oprit ditambah dengan gaya lateral akibat penimbunan.


Nixon menyampaikan bahwa telah ditemukan adanya peristiwa pidana yang disebabkan oleh karena Pokja ULP tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar dalam melakukan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa, pihak Konsultan Perencana kegiatan tersebut berdasarkan Pulbaket Data menjadi Konsultan Pengawas untuk Lanjutan Kegiatan Tahun 2019.


"Pihak Penyedia Jasa Kegiatan Tahun 2018 dan 2019 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat yang tertuang dalam kontrak serta PPK tidak melakukan pengendalian terhadap realisasi progress pekerjaan sehingga diindikasikan terdapat kerugian Negara sebesar Rp.11.663.260.722," pungkasnya. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini