Sahat Simbolon Akan Perjuangkan Warga Medan yang Belum dapat PBI BPJS Kesehatan Gratis

Aris Rinaldi Nasution
Selasa, 26 Juli 2022 - 10:40
kali dibaca
Ket Foto : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Partai Gerindra, Drs. Sahat Simbolon mengatakan akan terus memperjuangkan masyarakat agar bisa terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan gratis yang merupakan program Pemerintah Kota (Pemko) Medan. 

Mediaapakabar.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Partai Gerindra, Drs. Sahat Simbolon mengatakan akan terus memperjuangkan masyarakat agar bisa terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan gratis yang merupakan program Pemerintah Kota (Pemko) Medan. 

Hal itu disampaikannya ketika menerima laporan dari warga Jalan Gaharu Gang Sekolah, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur yang belum mendapatkan  kartu BPJS Kesehatan PBI.


"Untuk kuota kepesertaan PBI BPJS Kesehatan gratis yang merupakan bantuan pemerintah sebanyak 100 ribu sudah penuh. Sehingga saya bersama teman-teman di DPRD Medan akan berupaya memperjuangkan kembali agar ditambah lagi kuota bagi warga yang belum mendapatkan PBI BPJS Kesehatan gratis," kata anggota di Komisi I DPRD Kota Medan ini.


Ia berjanji kedepannya tidak akan ada lagi warga kota Medan yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, terutama warga miskin dan kurang mampu. 


"DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan tentunya terus berupaya agar ketika sakit warga sudah tercover BPJS Kesehatan hanya dengan menunjuk Kartu Tanda Penduduk (KTP)," ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).


Lebih lanjut dikatakannya, bagi warga kota Medan yang belum terdaftar dan belum mendapatkan kartu BPJS Kesehatan PBI gratis yang dananya bersumber dari APBD Kota Medan agar dapat mengusulkan nama-namanya kepada kepling ataupun lurah.


"Ini juga merupakan bentuk kepedulian DPRD Kota Medan dan Pemko Medan untuk menjamin kesehatan warganya, yang mana kedepan seluruh seluruh warga sudah masuk program Universal Health Coverage (UHC)," ujarnya.


Ditambahkan Sahat, jika UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN.


"Dan memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi bermutu dengan biaya terjangkau," pungkasnya. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini