Platform Jual Beli Mobil Baru dan Bekas

Platform Jual Beli Mobil Baru dan Bekas

Pegawai Honorer Tetap Mengabdi Meskipun Dihapus 2023

Aris Rinaldi Nasution
Jumat, 08 Juli 2022 - 23:31
kali dibaca
Ket Foto : PPPK Kabupaten Kudus. Pemkab Kudus upayakan pegawai honorer tetap mengabdi meskipun dihapus 2023. (Dok Radar Kudus)

Mediaapakabar.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus mengupayakan agar pegawai honorer tetap mengabdi meskipun status mereka dihapus pada 2023.

Diketahui, pemerintah pusat berencana menghapuskan pegawai honorer terhitung mulai November 2023.


Dikutip dari Radar Kudus, Jumat, 08 Juli 2022, penghapusan pegawai honorer akan berdampak pada berkurangnya pegawai di daerah, termasuk di Pemkab Kudus.


Pemenuhan kekurangan pegawai hanya bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Bupati Kudus Hartopo menegaskan akan tetap mengupayakan pegawai honorer daerah (PHD) agar bisa tetap mengabdi di Pemkab Kudus.


Menurut Hartopo, Pemkab Kudus masih butuh PHD dan sangat terbantu dengan keberadaan mereka.


Ia mengatakan, setiap bulan menandatangani dan memberikan SK bagi ASN yang memasuki masa pensiun.


Akibatnya, banyak tugas-tugas ASN yang kosong. Pada sisi lain, perekrutan ASN belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan formasi.


Dengan kondisi seperti itu, maka keberadaan PHD masih sangat dibutuhkan untuk membantu tugas ASN.


Ditambahkan Hartopo, roda pemerintahan bisa saja terganggu bila pemkab kekurangan, misalnya untuk tenaga teknis yang selama ini di-cover oleh PHD.


Untuk guru juga masih ada tenaga honorer. Keberadaan mereka sangat membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik.


Selain itu, tenaga guru honorer bisa ikut seleksi PPPK. Tapi untuk pegawai honorer lainnya banyak yang tidak linier dengan pendidikannya, sehingga tidak mudah untuk diangkat menjadi PPPK.


”Kami akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) terikait hal ini,” pungkasnya.


Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Putut Winarno, menambahkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer di lingkup pemerintahan.


Tenaga-tenaga lain yang juga berpotensi dihapuskan adalah tenaga kontrak, tenaga outsourcing, hingga pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).


Karena itu, harus ada solusi terbaik dalam mengatasi dampak penghapusan pegawai honorer.


”Sebenarnya kami khawatir kalau tenaga-tenaga BLUD dihapuskan semua, layanan masyarakat akan sangat terganggu. Ini yang ingin kami pastikan kembali secepatnya,” ucap Putut Winarno. (RK/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini