Dinyatakan Pailit, 7 Aset Milik Anggota DPRD Pematangsiantar Ferry Sinamo Disita Tim Kurator

Aris Rinaldi Nasution
Jumat, 01 Juli 2022 - 14:55
kali dibaca
Ket Foto : Tim Kurator Mangatur Ruhut Banuara Sianipar SH MH dan Hadi Yanto SH MH CLA saat di lokasi penyitaan aset milik debitor pailit FerrySinamo, Kamis, 30 Juni 2022.

Mediaapakabar.com
Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, tujuh aset milik anggota DPRD Pematangsiantar Ferry SP Sinamo dalam sitaan umum di bawah penguasaan tim Kurator Mangatur Ruhut Banuara Sianipar SH MH dan Hadi Yanto SH MH CLA, Kamis, 30 Juni 2022.

Hal itu berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021 tertanggal 11 April 2022. Penyitaan ini merupakan proses hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 24 Jo Pasal 21 Jo Pasal 98 Jo Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.


Tim Kurator Ferry SP Sinamo (Dalam Pailit) Hadi Yanto SH MH CLA membenarkan penyitaan 7 aset milik Ferry Sinamo yang merupakan politikus PDI-Perjuangan itu.


"Benar. Tim Kurator pada Kamis, (30/06/2022) sekitar pukul 12.00 WIB didampingi Juru Sita Pengadilan Siantar, Tim Pengamanan Polres Siantar mengunjungi Debitor Pailit Ferry SP Sinamo untuk melakukan sita umum atas putusan pailit perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn," kata Hadi Yanto ketika dikonfirmasi Mediaapakabar.com, Jumat, 01 Juli 2022.


Hadi mengatakan dalam sita jaminan tersebut, Debitor pailit hanya menyerahkan secara sukarela 7 boedel pailit, dan masih banyak aset yang perlu diverifikasi.


"Dari 7 boedel pailit itu, kita menyita 6 aset tanah dan 1 unit mobil, dengan tagihan yang harus dibayar sebesar kurang lebih Rp54 miliar. Namun, kita belum mengetahui nilai dari 7 boedel pailit tersebut, apakah cukup untuk memenuhinya," sebutnya.


Hadi mengimbau agar debitor pailit Ferry Sinamo kooperatif dalam menyampaikan segala aset yang ada. 


"Tim kurator mengimbau agar debitor pailit kooperatif dalam menyampaikan segala aset yang ada, apabila ada penyimpangan dalam proses pemberesan pailit maka ada potensi pidananya," tegas Hadi Yanto SH MH CLA yang juga merupakan pengacara asal Kota Medan ini.


Dalam penyitaan aset milik Wakil Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar Ferry SP Sinamo itu, tim kurator juga telah memasang Spanduk yang bertuliskan "Objek Ini Berada dalam Sita Umum di Bawah Penguasaan Tim Kurator" lokasi 7 aset milik politikus PDI-Perjuangan Ferry SP Sinamo.


Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar Ferry SP Sinamo dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. 


Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Medan, putusan tersebut dibacakan pada Senin, (11/04/2022) lalu.


Dalam putusan majelis hakim yang diketuai Abdul Kadir didampingi Immanuel Tarigan dan Dahlia Panjaitan masing-masing hakim anggota, mengabulkan permohonan pemohon yakni Daniel Maraja Hasudungan Manullang.


"Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, atas nama Ferry SP Sinamo SH MH (Dalam PKPU Tetap) berakhir," tulis isi putusan tersebut.


Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan anggota Fraksi PDIP DPRD Pematangsiantar ini berada dalam keadaan Pailit.


"Menyatakan Ferry SP Sinamo berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Mengangkat dan menunjuk Dominggus Silaban SH MH (Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan) sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan debitur Ferry SP Sinamo," tulis isi putusan tersebut.


Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga menunjuk dan mengangkat Mangatur Ruhut Banuara Sianipar SH MH dan Hadi Yanto SH MH CLA, selaku Kurator dalam proses kepailitan debitur Ferry SP Sinamo (Dalam Pailit).


Majelis juga menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya.


"Menghukum Termohon PKPU/ Debitur Ferry SP Sinamo (Dalam Pailit) untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 5.730.000,00 (Lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)," bunyi putusan tersebut.


Diketahui, perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan bermula Ferry Sinamo selaku debitur melakukan usaha investasi dengan menghimpun dana ratusan nasabah dengan investasi yang sudah masuk mencapai Rp54 miliar.


Dalam perjanjian usaha investasi itu, para nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebanyak 5 persen dari nilai investasi. Profit perjanjian baru yang ditandatangani oleh debitur dengan para nasabah di bulan April 2021.


Namun, di bulan Juni 2021, Ferry Sinamo yang mengelola dana investasi justru tak mampu memberikan sharing profit kepada para nasabah, sehingga di bulan Agustus diajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.


Kemudian, para kreditur selanjutnya melakukan voting/pemungutan suara atas proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Hasilnya, mayoritas para nasabah menolak proposal Ferry Sinamo, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pailit terhadap debitur Ferry SP Sinamo. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini