Fraksi PKS DPRD Nilai Realisasi Belanja Daerah Kota Medan Rendah

Aris Rinaldi Nasution
Senin, 27 Juni 2022 - 17:38
kali dibaca

Ket Foto : Anggota Komisi II DPRD Medan Fraksi PKS Syaiful Ramadhan saat menyampaikan sejumlah catatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD Kota Medan Tahun 2021 di rapat Paripurna.



Mediaapakabar.com
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah catatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD Kota Medan Tahun 2021. Di antaranya, memberikan catatan terkait rendahnya realisasi belanja daerah di 2021.

Catatan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Syaiful Ramadhan dalam rapat Paripurna beragendakan pengesahan dan penyampaian pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBDKota Medan Tahun Anggaran 2021, di gedung DPRD Medan, Senin (27/06/2022).


“Setelah Fraksi PKS melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Medan serta dokumen laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2021, FPKS menyampaikan sejumlah catatan terkait realisasi pendapatan, lemahnya realisasi belanja daerah dan rendahnya realisasi anggaran kelurahan,” ucap Syaiful.


Dijelaskannya, realisasi pendapatan Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 5,023 trilyun rupiah atau sebesar 96,43% persen patut diapresiasi.


“Fraksi PKS berharap Pemko Medan bisa terus meningkatkan pendapatan Kota Medan, sehingga kegiatan dan program Pemko bisa berjalan dengan baik,” harapnya.


Terkait Realisasi Belanja Daerah Kota Medan pada tahun 2021 adalah 4,499 trilyun rupiah atau 78,5 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan yakni 5,73 triliun rupiah. Fraksi PKS masih melihat tingginya angka SiLPA pada realisasi APBD tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 1,146 triliun rupiah.


“Pemko Medan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah diharapkan lebih baik dan proporsional dalam melakukan perencanaan terhadap seluruh program kegiatan OPD dengan mengedepankan program kegiatan yang menjadi skala prioritas. Tim Anggaran juga lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran belanja dari Kepala OPD,” katanya.


Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti soal rendahnya realisasi anggaran dana kelurahan tahun anggaran 2021 yang berkisar 65 sampai 70 persen atau mengalami SiLPA sekitar 190 miliar rupiah. Menurutnya, Fraksi PKS ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Medan.


“Ini harus menjadi perhatian serius. Seandainya serapan bisa maksimal, maka tidak ada lagi jalan di gang-gang Kota Medan ini yang rusak atau becek. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Medan dapat memberikan masukan kepada Kecamatan dalam penyusunan perencanaan anggaran,” jelasnya.


Untuk itu, Syaiful meminta agar seluruh rekomendasi yang telah disepakati dalam Rapat Badan Anggaran terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik.


“Beberapa Rekomendasi BPK RI yang harus dilaksanakan Pemko Medan yaitu memungut kekurangan pajak daerah, memvalidasi dan memungut potensi pajak reklame, melakukan pengamanan aset dan lain-lain. Maka dengan ini, Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kota Medan melaksanakan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2021,” pungkasnya. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini