Diduga Lakukan Pengancaman dan Pemerasan, Oknum PNS KLHK Dilaporkan ke Polda Riau

Aris Rinaldi Nasution
Kamis, 30 Juni 2022 - 18:31
kali dibaca
Ket Foto : Oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) berinisial AY dilaporkan ke Polda Riau terkait kasus dugaan Pengancaman dan pemerasan dengan menggunakan senjata api laras panjang.

Mediaapakabar.com
- Oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) berinisial AY dilaporkan ke Polda Riau terkait kasus dugaan Pengancaman dan pemerasan dengan menggunakan senjata api laras panjang.

Kasus tersebut dilaporkan Security PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) bernama Suhadi ke Polda Riau. Ia mengaku laporan itu ditempuh karena merasa trauma karena selalu diancam dengan senjata api laras panjang diduga dilakukan AY.

Ia mengaku sebelumnya dirinya dijemput paksa dari Pabrik di Desa Pudu dan diboyong ke SPBU KM 6 Mandau.

"Kita melaporkan oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) AY ke Polda Riau karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan," kata Penasehat Hukum Suardi, Mince Hamzah, SH, MH didampingi Plt GM PT SIPP Danu Prayitno, SE, MM.

Laporan tersebut, katanya, pada Rabu, 29 Juni 2022 diterima Briptu Ahmad Soim di SPKT Polda Riau.

Plt GM PT SIPP Danu Prayitno SE MM mengatakan kepada awak media di depan ruang SPKT Polda Riau bahwa kuasa hukum Suardi Mince Hamzah, SH, MH, PH.d telah menjelaskan kronologis yang diduga dilakukan inisial A.Y selaku PPNS dari KLHK atas tindakannya kepada Suardi.

"Bahwa dengan ancaman senjata api laras panjang, Suardi mengalami trauma akibat dugaan pengancaman dan pemerasan sehingga terpaksa menandatangani surat tanda terima penyerahan aset PT SIPP kepada pihak SPKT Polda Riau yang dilengkapi foto- foto dan fotocopy tanda terima surat yang ditandatangani," katanya.

Ia menjelaskan bahwa proses penyidikan terhadap PT SIPP telah dimohon kepada Menteri KLHK agar kasus penyidikan diberhentikan sementara.

"Karena Pengacara Bambang Sri Pujo Sakti, SH, MH telah melayangkan surat kepada Menteri KLHK yang diterima tanggal 29 Juni 2022,  usai sidang praperadilan 28 Juni 2022 di PN Jakarta," tegas Danu. (MC/Red)
Share:
Komentar

Berita Terkini