 |
| Ket Foto : Humas PN Medan, Immanuel Tarigan. |
Mediaapakabar.com - Pengadilan Negeri (PN) Medan memastikan tidak ada lagi pungutan liar (pungli) di area parkir. Pengadilan menertibkan area parkir karena ditunjuk sebagai salah satu unit kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Negeri Medan, Immanuel Tarigan kepada wartawan, Rabu, 11 Mei 2022. Ia menjelaskan, bulan ini pihaknya tengah menata kembali sistem parkir di PN medan agar lebih berjalan tertib dan aman.
"Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu unit kerja yang ditunjuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, maka khusus parkir kita tidak menerima pungutan. Parkir dan petugasnya sudah kita tertibkan," jelasnya.
Sebelumnya, Immanuel membenarkan sempat terjadi miss komunikasi terkait parkir yang sebelumnya tertulis 'hanya khusus bagi karyawan'.
"Itu hanya miskomunikasi. Sebenarnya, baik warga pengadilan maupun warga yang mau berkunjung ke pengadilan, silahkan menggunakan fasilitas parkir yang ada sepanjang masih ada space parkir yang tersedia," lanjutnya.
Immanuel memastikan tidak akan ada lagi pungli di area parkir.
"Semua itu tidak dipungut biaya. Baik terhadap orang dalam maupun orang luar yang datang ke pengadilan. Perlu ditegaskan bahwa parkir di PN Medan tidak dikhususkan untuk warga pengadilan saja, warga luar pengadilan juga dipersilahkan parkir di tempat yang sudah disediakan, sepanjang masih ada lahan parkir yang tersedia," pungkas Immanuel.
Dia mengatakan, bagi warga yang memiliki urusan ke PN Medan, namun tidak dapat lahan parkir bisa mencari alternatif lain seperti di Lapangan Benteng.
"Istilahnya, siapa cepat dia dapat. Kami pun kalau masuk kantor dan tidak ada lagi lahan parkir, terpaksa parkir di luar pengadilan alternatif nya kan bisa di lapangan benteng. Kita pastikan tidak ada kutipan kalau ada kutipan parkir terhadap para pengunjung pengadilan laporkan kepada kami," kata Immanuel.
Dia melanjutkan, PN Medan sudah memilih petugas parkir agar menjaga kendaraan yang parkir di PN Medan dan dipastikan tanpa biaya. Hal ini katanya sejalan dengan penerapan sistem manajemen anti suap.
"Ini merupakan salah satu jawaban kita untuk menerapkan sistem manajemen anti suap. Sebab, dalam SMAP ini, nantinya ada mystery shopper, ada orang dari Mahkamah Agung atau dari pusat datang untuk menilai benar gak kita sudah anti terhadap penyuapan. Salah satunya juga PTSP juga pelayanan lain yang ada di pengadilan ini. Hal tersebut sudah kita canangkan mulai bulan ini," pungkasnya. (MC/DAF)
.jpg)
