Tak Ingin Rugikan Bawahan, Gubernur Edy Rahmayadi Lantik 56 Pejabat Fungsional Pada Malam Hari

Media Apa Kabar
Selasa, 31 Mei 2022 - 08:41
kali dibaca
Foto: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melaksanakan sumpah/janji jabatan kepada pejabat jabatan fungsional dalam rangka penyetaraan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Jabatan Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (30/5 /2022) malam. Sebanyak 56 pejabat dilantik dan diambil sumpahnya.

Mediaapakabar.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengambil sumpah/janji dan melantik 56 orang pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (30/5) malam.

Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan, pelantikan pada malam hari tersebut dilakukan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dirugikan. Juga merupakan proses penyederhanaan pegawai, khususnya penyetaraan jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. 

“Kenapa harus malam? Pasti anda semua bertanya. Karena pemerintah tidak akan merugikan kalian. Kami tidak membuat pimpinan tidak merugikan kalian. sampai batas jam 12 malam (Pukul 24.00 WIB tanggal 30 Mei 2022), kalian harus sudah dilantik,” tegas gubernur.

Didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Afifi Lubis dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Faisal Arif Nasution, Gubernur bahwa kebijakan penyederhanaan yang ditetapkan Pemerintah telah tepat. Karena, organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada dan kinerja yang lebih dari output dan keahlian fungsional.

“Berbuatlah yang terbaik. Saya yakin, Pemerintah sudah menetapkan kebijakan ini dengan segala kajian. Langkah ini adalah yang terbaik untuk organisasi dan untuk kesejahteraan rakyat,' tulisnya.

Di akhir Arahnya, Gubernur juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpolitik sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur yang mendorong agar para ASN menjadi pribadi yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. 

“Saya akan tindak tegas kalian, kalau kalian bermain-main dengan politik. Kalian nanti pasti diberikan kesempatan untuk memilih sesuai hati nurani kalian. Tapi bukan untuk didiskusikan, bukan untuk diajukan, karena kalian ASN,” perintahnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Faisal Arif Nasution menjelaskan, bahwa pelantikan pejabat administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional tersebut merupakan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta Gubernur melantik hingga batas tanggal 30 Mei 2022. 

Faisal juga menambahkan, hal tersebut akan sangat berdampak pada kesejahteraan para PNS. Sebab, bila tidak segera dilantik, maka para PNS yang jabatannya disetarakan tersebut harus mengikuti mengikuti uji kompetensi.

Ini tahap dua, yang sudah kita usulkan ke Kemendagri, dan keluar kemarin rekomendasi tanggal 27 (Mei 2022), yang diminta kepada Bapak Gubernur untuk melantik paling lambat tanggal 30 (Mei 2022). Bila tidak kita lantik tanggal 30, maka mekanisme biasa akan dilakukan. Mereka akan mengikuti uji kompetensi,” jelas Faisal.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengambil sumpah/janji dan melantik dua orang pejabat fungsional ahli madya dan 54 pejabat fungsional ahli muda. Dua orang pejabat yang dilantik, yaitu Heru Suwondo dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Juliadi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, hadir secara virtual sedang di luar daerah. Hadir sebagai saksi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fitriyus dan Asisten Administrasi Umum Hasmirizal Lubis. (MC/RED)


Share:
Komentar

Berita Terkini