 |
| Ket Foto : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan aparat keamanan dan penegak hukum untuk tidak membawa peluru tajam selama mengawal aksi mahasiswa pada 11 April mendatang. |
Mediaapakabar.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan aparat keamanan dan penegak hukum untuk tidak membawa peluru tajam selama mengawal aksi mahasiswa pada 11 April mendatang.
"Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," jelas Mahfud dalam rilis pers yang dikeluarkan Kemenko Polhukam di Jakarta, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com Sabtu (9/3/2022).
Di sisi lain, Mahfud mengimbau agar pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi secara tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. "Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," imbuhnya.
Hal ini disampaikan Mahfud usai menggelar rapat koordinasi terbatas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4/2022) di Jakarta. Rapat yang dipimpin Mahfud itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4). Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan 3 periode.
Sebelumnya, beberapa kelompok mahasiswa juga telah melakukan aksi di daerah masing-masing, seperti Bogor dan Semarang.
Di Lampung, mahasiswa berencana menggelar aksi pada 13 April. Mereka menyikapi kenaikan harga BBM, selain merespons wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Sementara di Surabaya, sejumlah mahasiswa tengah melakukan konsolidasi ulang sebelum menggelar aksi protes menyikapi berbagai isu nasional.
Baru-baru ini Jokowi melarang anak buahnya berbicara mengenai penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022) lalu.
Jokowi tak ingin menteri-menterinya berpolemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," katanya. (CNNI/MC)
