DPRD Rekomendasikan LKPJ Pemko Medan Anggaran Tahun 2021

Aris Rinaldi Nasution
Kamis, 28 April 2022 - 20:29
kali dibaca
Ket Foto : LKPJ Pemko Medan anggaran Tahun 2021, direkomendasikan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Medan, para Wakil Ketua DPRD Medan, Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Ketua Komisi serta para anggota DPRD Medan. 

Mediaapakabar.comUsai dilakukan Pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2021, akhirnya LKPJ direkomendasikan oleh DPRD Medan.

LKPJ Pemko Medan anggaran Tahun 2021 direkomendasikan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Medan, para Wakil Ketua DPRD Medan, Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Ketua Komisi serta para anggota DPRD Medan. 


Kegiatan itu digelar baik secara online maupun secara langsung. Paripurna yang dilaksanakan saat ini masih tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).


Hal ini dikatakan, Ketua DPRD Medan Hasyim SE saat memimpin sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2021. 


Ket Foto : Ketua DPRD Medan Hasyim SE saat memimpin sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2021di Gedung Paripurna DPRD Medan, Senin (25/04/2022).

"Sidang Paripurna LKPJ Pemko Medan Anggaran tahun 2021 ini sebelumnya telah pernah diskor, pada 28 Maret 2022 yang lalu. Dan hari ini, skor dicabut dan dibuka untuk umum,” katanya  di gedung Paripurna DPRD Medan, Senin (25/04/2022).


Menurutnya, Dengan adanya Pansus LKPJ Pemerintah kota Medan Anggaran Tahun 2021 yang diketuai Haris Kelana Damanik dan Wakilnya Wong Chun Sen Tarigan dibantu para anggota Pansus lainnya. Nantinya, hasil dari LKPJ ini akan direkomendasikan kepada Wali Kota Medan untuk perbaikan terhadap para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.


“Dimana setiap kelemahan para OPD nantinya bisa menjadi acuan Walikota Medan untuk mengevaluasinya, agar para OPD itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya,” terang Hasyim SE yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan.


Sementara itu, Haris Kelana Damanik Ketua Pansus pembahasan LKPJ Pemko Medan Anggaran Tahun 2021 menyampaikan, LKPJ akhir tahun anggaran 2021, penyampaian laporan ini nantinya dapat diterima dan dijadikan rekomendasi DPRD. Dan disampaikan ke Pemko Medan agar lebih baik kedepannya.


Ket Foto : Haris Kelana Damanik Ketua Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun 2021. Senin (25/04/2022) di ruang sidang Paripurna DPRD Medan.

“Dan harus kita akui dampak dari pandemic Covid-19 telah banyak merusak semua tatanan dari berbagai sektor,” katanya.


Menurutnya, berbagai program yang telah ada di OPD menjadi tertunda, banyaknya Peraturan Daerah (Perda) kota Medan yang belum ditindak dengan peraturan Wali kota. Sehingga belum bisa dilaksanakan, akibatnya belum memiliki aturan atau petunjuk teknis pelaksanaan.


Menurutnya, Pansus juga berharap agar tidak tumpang tindih anggaran antar OPD. Dengan menyesuaikan perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan skala prioritas.


“Pembahasan LKPJ dilakukan oleh Pansus bersama dengan kepala OPD dan dan Tim anggaran Pemko Medan,” ujarnya Politisi Gerindra ini.


Dijelaskannya, Pembahasan LKPJ Pemko Medan Anggaran Tahun 2021 dimulai dari tanggal 4 April Tahun 2022 sampai dengan tanggal 19 April Tahun 2022 dan Rapat finalisasi dilaksanakan pada tanggal 25 April Tahun 2022 berdasarkan hasil rapat pembahasan maka panitia khusus menyampaikan hasil pembahasan untuk dijadikan sebagai rekomendasi.


Haris Kelana menyatakan, banyaknya kinerja OPD yang kurang maksimal diantaranya, Bagian umum Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Medan, serapan, sebesar 70,88%. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19. 


Sehingga belanja kegiatan tidak dapat dicairkan bagian umum setda kota Medan. Sebagaimana diketahui sebagai penunjang urusan pemerintah daerah seperti pelaksanaan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan kepala daerah tidak bisa dilaksanakan. Karena adanya pembatasan PPKM Kota Medan.


Ket Foto : Wong Chun Sen Tarigan Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran 2021 menyerahkan berkas yang sudah dibahas oleh pansus LPKJ kepada Hasyim SE Ketua DPRD Medan. Senin (25/04/2022) saat sidang Paripurna DPRD Medan, di gedung DPRD Medan.


Dikatakannya, bagian Hukum Kota Medan realisasi anggaran kinerja pada bagian hukum setda kota Medan hanya mencapai sebesar 68,0 persen. Minimnya serapan anggaran tersebut tidak lepas dari masa pandemi. 


"Sehingga penyelenggaraan rapat koordinasi tidak bisa terlaksana, Anggaran kegiatan tidak dapat dicairkan Bagian hukum, diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dengan tingkatan pemerintah atasan dan instansi," katanya.


Anggaran kinerja pada Bagian Barang dan jasa Setda Kota Medan hanya sekitar 55, 39% minimnya serapan anggaran. Disebabkan banyaknya program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemko kota Medan. Akibat pandemi Covid-19, sehingga belanja layanan pengadaan tidak bisa diserap. 


Bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kota Medan diharapkan kedepan jemput bola. Dengan berkoordinasi dengan OPD yang akan melakukan tender pengadaan, agar ekonomi pasca pandemi bisa bergerak cepat di Kota Medan.


Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan bahwa anggaran kinerja, pada bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan sebesar 40%. 


Minimnya serapan anggaran disebut disebabkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19. Sehingga berbagai belanja kegiatan tidak dapat dicairkan bagian kesejahteraan.


“Setda Kota Medan merupakan hasil peleburan tiga bagian yaitu Bagian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Sosial Pembangunan,” terangnya.


Menurutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan masih harus dioptimalkan dengan realisasi belanja sebesar 79,26%. Harus ada membuat suatu terobosan yang bersifat nyata di masyarakat. Pengembangan kegiatan olahraga harus dilakukan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Medan.


“Segera menyusun jadwal penyelesaian Ranperda Olahraga Kota Medan menyambut PON Sumut dan Aceh. Untuk itu, dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait Dinas Pemuda dan Olahraga, mungkin menyelesaikan aset-aset Pemko Medan dalam hal menunjang sarana dan prasarana olahraga di kota Medan. Seperti Stadion Teladan dan lapangan lapangan olahraga lainya,” ungkapnya.


Dikatakannya, sehingga kita mampu memperbanyak event-event keolahragaan dalam menjadikan kota Medan yang merupakan gudang para atlet. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan harus lebih dioptimalkan lagi.


"Agar Dinas Pemuda dan Olahraga bisa memberi apresiasi kepada atlet yang berprestasi, khusus kepada atlet penyandang disabilitas," sebutnya.


Selanjutnya, ujar Haris Dinas Pariwisata Kota Medan belanja sebesar 77,98%, Pansus menilai perlunya adanya inovasi serta kalender yang terjadwal dalam event-event pariwisata. Seperti berkoordinasi dengan pemuda dan olahraga dalam berkolaborasi menyambut PON Sumut dan Aceh. 


Perlunya perhatian khusus dalam menata Icon-icon yang ada seperti situs-situs serta pengembangan wisata mangrove di wilayah Utara Medan agar Kota Medan memiliki wisata andalan.


Ket Foto : Muhammad Ali Sipahutar, SSTP, MAP Sekretaris Dewan membacakan Konsep Keputusan DPRD Medan Tentang Rekomendasi DPRD Medan Terhadap LKPJ Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Senin (25/04/2022) di ruang Paripurna DPRD Medan.


“Dinas Pariwisata harus mampu bergerak cepat dan dapat berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, di bidang pariwisata agar potensi kota Medan dari sisi pariwisata lebih tergali. Dan mempromosikan pariwisata kota Medan di Kancah Internasional,” harapnya.


Politisi Gerindra ini mengatakan, Realisasi anggaran kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik, perlu ditingkatkan. Dimana serapan anggaran pada tahun 1 adalah sebesar 79,90 persen. 


"Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan harus berkolaborasi dengan dinas pertamanan Kecamatan, Kelurahan dalam pengelolaan sampah dan memiliki bosan (bank sampah). Meningkatkan pengawasan yang tepat terkait pencemaran lingkungan hidup," katanya.


Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup kota Medan diminta untuk memberi dorongan banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki AMDAL misalnya 4 Puskesmas belum ada amdalnya dan juga 19 pasar belum ada juga amdalnya, ini harus diseriusin agar program pemantauan pencemaran lingkungan bisa tercapai.


Realisasi anggaran Dinas Perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang perlu untuk ditingkatkan, serapan anggaran sebesar 65,21%. Untuk diminta maksimalkan dalam pembebasan lahan sungai Bedera dan sungai Babura. Dan menganggarkan untuk tanah wakaf dan membuat program bedah rumah bagi masyarakat miskin.


“Dan harus bertindak tegas terhadap banyaknya bangunan yang berdiri tanpa atau tidak sesuai dengan IMB menjadi tugas bersama yang memerlukan koordinasi dari dinas perkim dan PTSP serta satuan polisi pamong praja kota Medan. Perkim untuk memaksimalkan penggunaan agar tidak Silva di tahun anggaran di 2022,” sebut Haris kepada peserta Paripurna.


Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah kota Medan sebesar 88%, untuk menghindari kebocoran dapat mengoptimalkan register alisasi untuk pendaftaran pelaporan dan pembayaran pajak serta pemantauan objek pada wajib pajak bekerjasama dengan Bank Sumut dan Bank BNI 46.


Pendorong peningkatan PAD dari sektor pasar serta penataan kerjasama sektor parkir dalam gedung restoran dan kafe serta reklame yang ada di kota Medan. Penggunaan pengadaan sistem tapping box dilakukan secara merata dan menyeluruh pada seluruh wajib pajak di daerah Kota Medan.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Medan, realisasi kinerjanya cukup baik dengan serapan anggaran sebesar 81,91%. Pelayanan perizinan yang berkaitan dalam tempo 1 hari sudah selesai, tapi kenyataannya ditemui adanya yang sampai berbulan-bulan belum selesai.


Mohon lebih diperbaiki lagi untuk kedepannya, mendorong PTSP melalui promosi penanaman modal dalam event luar daerah. Sehingga tidak hanya di dalam saja PTSP bekerja sama Satpol PP dan dinas yang terkait.


“Dalam menindak pelaku usaha yang tidak memiliki izin masih tetap beroperasi di kota Medan,” harapnya.


Ket Foto : Hasyim SE Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua H. Ihwan Ritonga SE.MM, Wakil Ketua H. Rajuddin Sagala SPd.I dan Wakil Ketua HT. Bahrumsyah SH. MH. Mendengarkan laporan hasil pembahasan Pansus DPRD Medan yang dibacakan Haris Kelana Damanik Ketua Pansus LKPJ tahun anggaran 2021.

Dinas Perhubungan (Dishub) kota Medan, anggaran dan kinerja cukup baik serapannya sebesar 82,60, realisasi target terhadap parkir sebesar 53%.


Diharapkan lebih ditingkatkan lagi apa lagi banyaknya rumah-rumah yang dijadikan restoran. Dishub kota Medan perlu ada pemaparan secara periodik presentasi kecelakaan yang bekerja kepolisian.


“Pansus merekomendasikan penambahan UPT di Medan Utara untuk meningkatkan pelayanan uji kir di kota Medan. diharapkan titik-titik CCTV portal HT Speed serta penambahan petugas lapangan. sehingga mampu menyelesaikan pengaturan kepadatan lalu lintas di kota Medan,” harapnya.


Dimintanya, Full bus di Jalan agar dan dimasukkan ke Terminal, perlu pembinaan dan pengawasan juru parkir yang ada. Sehingga memaksimalkan perparkiran di Kota Medan.


Sementara itu, katanya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dinilai cukup baik dengan serapan anggaran sebesar 94,401%. Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan sebesar 72,01%, persoalan sampah yang dihadapi kota terjadi selama bertahun-tahun.


Akibatnya masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengolahan sampah. Sehingga pemerintah kota Medan harus membuat kebijakan terkait persoalan pengolahan mulai dari hulu hingga ke hilir menambah bak sampah di setiap lingkungan kelurahan dan kecamatan.


Taman Kota Medan belum memiliki nilai estetika dan keindahan yang menunjukkan kualitas kota Medan sebagai kota metropolitan hal ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah kota Medan. Mengingat keberadaan taman-taman kota Medan representative dari keindahan kota Medan sendiri.


Karena masih banyak diterima pengaduan dari masyarakat terkait adanya Lampu Penerangan Jalan (LPJ) yang kondisinya rusak dan dinas kebersihan dan pertamanan harus segera melakukan perbaikan.


Ket Foto : Para Anggota DPRD Medan mendengarkan dengan seksama hasil pembahasan Pansus LKPJ Anggaran pemerintah Kota Medan tahun 2021. Senin (25/04/2022) di ruang Paripurna DPRD Medan.


“Menyiapkan dan menambah sarana dan termasuk Armada pemangkasan pohon-pohon di tepi jalan. Jaga kebersihan dan pertamanan untuk meremajakan pohon-pohon yang sudah dimakan usia,” harapnya.


Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Medan, diharapkan agar pelaksanaan tidak asal jadi mengingat anggaran PU sangat tinggi terutama soal drainase. Mengatasi kebanjiran harus punya konsep dan grand design jangan asal dikerjakan. Tetap mengedepankan skala prioritas melihat aspirasi dan pokok-pokok pikiran yang sudah diterima langsung oleh dewan. Normalisasi Parit agar segera dituntaskan sebagai penyebab kebanjiran.


”Pembangunan jembatan sicanang proses pelaksanaannya secara teknis dinilai tidak padu dan di lapangan terlihat kurang perencanaan-perencanaan proses pembangunan. Kiranya dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan,” pintanya.


Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dinilai cukup baik dengan realisasi anggaran sebesar 85,34%, terkait upaya kerawanan pangan dan kenaikan harga di saat hari-hari besar agama. Dinas Ketahanan Pangan tetap berkomunikasi untuk suplai komoditi-komoditi yang rawan kelangkaan terhadap bahan pangan di Kota Medan.


Ket Foto : Wong Chun Sen Tarigan Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran 2021 saat menyampaikan laporan saat sidang Paripurna DPRD Medan, di gedung DPRD Medan, Senin, 25 April 2022.


Dinas pertanian dan Perikanan Kota Medan anggaran dan kinerja dinilai cukup baik dengan realita sebesar 82,01%. Terkait kegiatan pemberdayaan hutan mangrove di daerah pesisir berkala dilakukan perawatan.


Hutan mangrove dapat dijadikan sumber pendapatan dengan pemanfaatan menjadi objek wisata hutan mangrove di Kota Medan. Sebagai Office yang memiliki tupoksi di bidang pertanian perikanan peternakan.


Pansus meminta dinas Ketenagakerjaan harus bisa menjembatani dan memfasilitasi terjadinya perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja. Sehingga para pihak yang berselisih dapat kesepakatan sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai peraturan Dinas Tenaga Kerja. Harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di kota Medan terkait dengan keselamatan kerja bagi para pekerja.


Ket Foto : Usai sidang Paripurna pembacaan laporan pembahasan Pansus LKPJ Pemerintah Kota Medan Anggaran Tahun 2021 dan Sudah direkomendasikan DPRD Medan. Akhir para Anggota Dewan meninggalkan ruangan Paripurna DPRD Medan. Senin (25/02/2021).

Diutarakannya, melihat ada ditemukannya perusahaan yang lalai terhadap keselamatan para pekerja, sehingga terjadi kecelakaan kerja. Dan melakukan pendataan terhadap seluruh perusahaan perusahaan dan tenaga kerja yang berada di Kota Medan terhadap pelayanan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.


Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan kota Medan diharapkan mensosialisasikan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di masing-masing 6 dinas Ketenagakerjaan kota Medan perlu bekerjasama dengan stakeholder untuk pengadaan lowongan kerja.


DPRD Kota Medan telah berulang kali merekomendasikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan untuk pembangunan panti sosial. Namun belum terlaksana hingga saat ini, Pemko Medan diminta untuk serius dalam menindaklanjuti rekomendasi Pansus. Dan Dinsos diminta untuk segera berkoordinasi agar segera melakukan pembangunan panti sosial yang dikelola oleh Pemko Medan. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini