DPRD Medan Kritik Pelayanan Kesehatan Hingga BPJS

Aris Rinaldi Nasution
Senin, 04 April 2022 - 18:05
kali dibaca
Ket Foto : Anggota Komisi II DPRD Medan saat menggelar RDP dengan OPD Pemko Medan dan BPJS di Gedung Dewan.

Mediaapakabar.com
Komisi II DPRD Medan minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RS Pirngadi Medan dapat berkolaborasi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan.

“Kita harus utamakan pelayanan penanganan pasien sakit dari pada administrasi. Pelayanan kepada masyarakat mendapatkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) agar diprioritaskan,” ujar anggota Komisi II DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Dr Pirngadi dan BPJS, Senin (4/4/2022).


Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari didampingi Sekretaris Dhiyaul Hayati, anggota Haris Kelana Damanik, Afif Abdillah, Johanes Hutagalung dan Janses Simbolon.


Sedangkan dari OPD dihadiri Kadis Kesehatan Taufiq Ririansyah, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Direktur RSUD Dr Pirngadi Syamsul Arifin Nasution dan pihak BPJS Supriyanto Syahputra.


Dalam rapat tersebut, Haris juga mempertanyakan kebijakan pihak BPJS melarang masyarakat langsung untuk mengurus kartu BPJS. Sementara orang tertentu diberikan keleluasaan. “Ada kesan BPJS melakukan pembiaran terhadap oknum tertentu bertindak sebagai calo,” ketusnya.


Dengan kebijakan itu, Haris menuding BPJS tidak mendukung program Wali Kota Medan soal peningkatan pelayanan kesehatan. Apalagi pihak BPJS tidak menempatkan pegawainya di setiap Rumah Sakit (RS) selaku provider BPJS, sehingga pasien BPJS kerap mendapatkan pelayanan buruk dari pihak RS dan tidak mendapat pembelaan dari BPJS.


“Bukan itu saja, pihak BPJS juga tidak kooperatif saat menghadiri sosialisasi Perda terkait kesehatan dan selalu mewakilkan tenaga honorer. Saat sosialisasi Perda banyak hal yang patut dievaluasi masalah pelayanan kesehatan,” ungkapnya.


Menyahuti pernyataan tersebut, perwakilan BPJS Supriyanto Syahputra mengatakan, akan mencoba mengkoordinasikan kembali dengan dewan.


“Saat ini memang kami kekurangan pejabat dan staf, hingga mengutus pegawai honor. Namun pegawai honor bukan tidak mengerti masalah pelayanan di BPJS,” ucapnya.


Terkait tudingan calo, Supriyanto menyangkal ada kesan pembiaran dan menutup informasi soal pengurusan kartu BPJS. “Saat ini kami menyediakan aplikasi pengurusan online, sehingga tidak harus datang ke kantor,” terangnya. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini