Terkait Isi WA Grup TNI-Polri, Kompolnas Nilai Jokowi Sudah Tepat

Aris Rinaldi Nasution
Kamis, 03 Maret 2022 - 14:44
kali dibaca
Ket Foto : Komisioner Kompolnas Poengky Indarti. 

Mediaapakabar.com
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap isi WhatsApp Group anggota TNI-Polri sudah tepat. Kompolnas menilai TNI-Polri harus netral dan tidak berpolitik.

"Peringatan Presiden itu sangat tepat. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus netral, tidak berpolitik dan harus menjunjung tinggi UUD 1945 serta seluruh UU dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sehingga tidak boleh terpecah belah," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, dikutip dari detik.com, Rabu (2/3/2022).


Poengky menilai kebebasan berekspresi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Dia menilai kondisi tersebut rentan membuat masyarakat terpecah belah.


"Di masyarakat saja kita sering melihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah. Sebagai aparat negara, mereka harus taat menjalankan perintah. Bukan melakukan perlawanan atau pembangkangan," ucapnya.


Menurut Poengky, peringatan Jokowi bukan membatasi kebebasan berekspresi. Dia menilai harus ada batasan yang dijaga oleh anggota TNI-Polri.


"Harus disadari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat bukanlah kebebasan yang tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut berbatasan dengan kebebasan orang lain. Sedangkan untuk aparat negara khususnya TNI dan Polri, mereka harus taat pada perintah pimpinan. Jika melanggar, pasti ada hukumannya," lanjutnya.


Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginstruksikan agar WA grup anggota TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi menekankan sempat membaca percakapan dalam WA grup TNI-Polri, yang salah satunya membahas penolakan pemindahan IKN.


"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," tutur Jokowi.


Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi kemarin dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'. (DTC/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini