Pengamat Ekonomi Sumut: Mendag Keluarkan Kebijakan yang Justru Melawan Arah

Aris Rinaldi Nasution
Senin, 14 Maret 2022 - 18:24
kali dibaca
Ket Foto : Ilustrasi.

Mediaapakabar.com
Permasalahan penyediaan minyak goreng di sejumlah daerah masih terus berlangsung. Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin pun mengungkapkan, bahwa dia menilai kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) mengeluarkan kebijakan yang justru melawan arah.

Pasalnya, Mendag terus berupaya membentuk harga minyak goreng murah dengan melawan industri minyak goreng itu sendiri. Dimana, jelas jika harga CPO yang saat ini di kisaran Rp6.900 hingga Rp7.000 Ringgit per ton dan tentunya harga keekonomian minyak goreng sudah lebih diatas 20 ribuan per liter.


"Justru Mendag hadir dengan serangkaian kebijakan HET. Dimana, HET untuk minyak goreng curah Rp11.5000 per kemasan  dan paling mahal Rp14.000 per liter. Kenyataannya, di lapangang harga minyak goreng justru masih di kisaran Rp14.000 hingga Rp18.000 per liter. Bahkan, jika mengacu data PIHPS khususnya di Kota Medan, artinya Mendag mendapatkan perlawanan sengit dari pasar," kata Gunawan di Medan, Senin (14/3/2022).


Gunawan menuturkan, adapun yang membuat kebijakan Mendag seakan tidak menyerah di situ yakni hal terbaru bahwa Mendag mengeluarkan kebijakan kewajiban DMO CPO menjadi 30% dari sebelumnya sebesar 20%. Di tengah perlawanan pasar, Mendag justru makin ganas mengeluarkan kebijakan. Bahkan, DMO CPO tersebut mengatur harga  CPO jauh di bawah harga pasar.


"Untuk harga DPO CPO dipatok Rp9.300 per kilogram. Padahal, harga CPO per kilogram saat ini berada di kisaran Rp16.000 per kilogram. Mendag seakan tidak mau tahu potensi kerugian (potential los) yang ditimbulkan oleh kebijakannya kepada industri minyak goreng. Mendag seakan fokus untuk membuat minyak goreng terjangkau di tengah masyarakat, walaupun dengan harga saat ini secara aktual kebijakan DMO CPO tidak membuat industri minyak goreng merugi," jelas Gunawan yang juga Dosen Fakultas Ekonomi UISU.

 

Lebih lanjut, Gunawan menuturkan, Mendag jelas dalam posisi ini dianggap "musuh" oleh industri minyak goreng, tetapi bisa dianggap pahlawan bagi konsumen minyak goreng. Dengan kondisi tersebut, dia pun melihat harga minyak goreng tidak akan selalu selaras dengan apa yang diinginkan Mendag. Bahkan, perlawanan akan terus ada dan masalah kelangkaan minyak goreng ini bisa ditimbulkan di titik mana saja.


"Saya melihat masalahnya ada di hulu, bisa saja mulai dari industrinya hingga distribusinya (peritel modern, distributor atau pedagang besar). Dimana pemainnya adalah korporasi besar. Sementara di level pedagang pengecer, kemungkinan masalah kelangkaan tersebut bukan diakibatkan oleh oknum pengecer. Kalaupun ada dugaan di pengecer, ini kemungkinannya sangat kecil sekali," ujarnya.


Jadi kebijakan Mendag memang belum berhasil. “Perang” oleh kedua kubu ini (Mendag dan Industri) akan berlangsung terus selama harga CPO masih jauh selisihnya dengan kebijakan DPO CPO. Memang dari hitung hitungannya, industri itu akan tetap untung, meskipun ada potensi keuntungan yang terpaksa hilang dengan kebijakan MENDAG tersebut terkait DMO CPO.


"Jadi kebijakan Mendag tersebut belum tentu akan menjadi solusi masalah kelangkaan minyak goreng ataupun harga yang tidak sesuai HET. Tergantung siapa yang paling kuat disitu. Tetapi saya menilai bahwa industri minyak goreng yang akan kalah. Karena yang dilawannya adalah pemerintah. Tetapi pemerintah sejauh ini belum bisa mengklaim telah berhasil mengendalikan harga serta kelangkaan minyak goreng," katanya. (IK)

Share:
Komentar

Berita Terkini