Menko Polhukam Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Miskin

Aris Rinaldi Nasution
Sabtu, 05 Maret 2022 - 21:48
kali dibaca
Ket Foto : Menko Polhukam Mahfud Md menyebut koruptor sebenarnya tak takut dipenjara, melainkan takut akan kemiskinan. Mahfud mengatakan hal itu disebabkan para koruptor tak masalah dipenjara asalkan keluarga masih bisa menikmati aset yang disembunyikan.

Mediaapakabar.com
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut koruptor sebenarnya tak takut dipenjara, melainkan takut akan kemiskinan. Mahfud mengatakan hal itu disebabkan para koruptor tak masalah dipenjara asalkan keluarga masih bisa menikmati aset yang disembunyikan.

"Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, tapi kemiskinan. Seolah-olah penjara tidak menjadi soal bagi mereka asal dompetnya masih tebal, anak-istri masih hidup enak, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri karena aset hasil korupsi masih bisa disembunyikan untuk kemudian digunakan," kata Mahfud dalam webinar 'Kick-off G20' di YouTube KPK, Jumat (4/3/2022).


Mahfud menyebut suatu negara bisa bebas dari korupsi jika negara tersebut bisa berjalan dengan demokratis. Hal ini, katanya, tentu menjadi perhatian besar untuk pemerintah.


"Jika negara berjalan demokratis, maka korupsi bisa dieliminir. Jika negara ingin bersih dari korupsi, maka jalankan demokrasinya dengan baik sehingga kontrol terhadap korupsi akan berjalan baik pula. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih," kata Mahfud.


Namun, Mahfud menyebut, berdasarkan salah satu hasil penelitian mantan wartawan di Australia, korupsi di Indonesia susah dibersihkan. Dia mengatakan hal itu disebabkan adanya praktik demokrasi yang salah.


"Sebab, berdasarkan hasil penelitian sebuah disertasi yang ditulis oleh mantan wartawan kita di Australia yang menyebutkan bahwa di Indonesia aneh. Anehnya apa? Indonesia itu melakukan reformasi, melakukan demokratisasi, membangun demokrasi agar korupsi bersih, karena di negara-negara lain kalau demokrasi bagus, maka korupsinya bisa dibersihkan," katanya.


"Tetapi katanya hasil penelitian itu di Indonesia justru sejak demokratisasi malah korupsinya bertambah. Apakah demokrasinya yang salah? Tidak, berarti praktek demokrasinya yang salah dan kalau sudah bicara praktik demokrasi salah," tambahnya.


Lebih lanjut, Mahfud mengatakan masyarakat tak bisa hanya mengandalkan KPK ataupun lembaga lainnya. Dengan itu, dia mengajak seluruh elemen bersinergi memberantas korupsi.


"Kita tidak bisa bertumpu pada satu institusi pada eksekutif saja, legislatif saja, LSM saja, KPK saja tidak bisa. Nah Saudara sekalian saya sebagai Menko Polhukam tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk selalu bersinergi dalam penegakan hukum," ujarnya. (DTC/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini