Mahfud MD Minta ASN Bekerja dengan Baik: Jangan Makan Uang Rakyat, Nanti Bakal Dikejar

Aris Rinaldi Nasution
Minggu, 13 Maret 2022 - 23:30
kali dibaca
Ket Foto :Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah, dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat.
 

Mediaapakabar.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah, dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat.

"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun Anda aman, mungkin setelah pensiun Anda akan dikejar orang," kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, dikutip dari beritasatu.com, Sabtu (12/3/2022).


Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.


"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional," katanya.


Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi.


Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi.


"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK," tegas Mahfud.


Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. (BC/MC)


Share:
Komentar

Berita Terkini