Jaksa Agung Perintahkan Jajarannya Seser Produk Impor Dilabeli Lokal

Aris Rinaldi Nasution
Minggu, 27 Maret 2022 - 18:47
kali dibaca
Ket Foto : Kapuspenkum Kejagung RI, Dr Ketut Sumedana. 

Mediaapakabar.com
Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk menggelar operasi intelijen untuk mengawasi barang-barang impor yang dicap produk dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk mengamankan produk-produk karya anak bangsa.

"Melakukan kegiatan operasi intelijen guna mencari dan menemukan barang-barang ataupun produk luar negeri (impor) yang dilabel seolah-olah produk dalam negeri," kata Burhanuddin melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr Ketut Sumedana melalui siaran pers diterima redaksi, Minggu (27/3/2022).


Perintah ini disampaikan Burhanuddin kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, para kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri hingga kepala cabang kejaksaan negeri seluruh Indonesia dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.


"Agar segera melaksanakan dan melaporkan perintah ini secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja," tegas Burhanuddin.


Kapuspenkum menyebut bahwa kegiatan intelijen yustisial ini bukan kegiatan penindakan, akan tetapi pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan keterangan (pulbaket) guna memformulasikan kebijakan yang memihak masyarakat dalam rangka perbaikan tata kelola, regulasi dan formulasi impor dimasa yang akan datang untuk lebih tepat dalam rangka melindungi komoditas produksi dalam negeri.

 

Dikatakannya, pemerintah tidak anti dengan barang impor, mengingat Indonesia belum merupakan Negara Industri Maju seperti China, Amerika, Korea, dan tentu masih banyak barang-barang yang dibutuhkan tidak bisa diproduksi dalam negeri, sehingga masih dibutuhkan impor barang dan importir baik yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentu akan dilindungi.


"Namun faktanya masih banyak importir di lapangan menyalahgunakan ijin impor sebagaimana kasus yang sudah ditangani kejaksaan seperti impor tekstil, besi & baja serta produk turunannya dan barang-barang lain yang masih dalam pemantauan," jelasnya.


Tindakan intelijen yustisial ini diharapkan dapat membawa dampak positif untuk menekan adanya importir nakal yang tidak saja merugikan negara karena menghindari bea masuk tapi juga merugikan perekonomian negara karena permainan harga komoditas tertentu. 


Lebih jauh lagi bagaimana penggunaan produk dalam negeri terus digalakkan untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat / daerah, BUMN / BUMD sehingga efek dominonya adalah produksi dalam negeri seperti UKM dan rumah tangga terakomodir, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menggairahkan perekonomian masyarakat pasca Pandemi Covid-19.

 

Ketut Sumedana menyampaikan bahwa masyarakat mengapresiasi atas langkah cepat Kejaksaan RI dalam merespon kebijakan Presiden. Kegiatan intelijen yustisial ini, katanya, merupakan respon cepat Kejaksaan RI terhadap masukan dan tanggapan masyarakat diantaranya agar Kejaksaan RI menggandeng instansi lain untuk melakukan penindakan jika ada kecurangan dalam penyelenggaraan impor di Indonesia.


"Harapan masyarakat agar Kejaksaan RI juga membuka hotline pengaduan/ laporan untuk peredaran barang impor dalam negeri yang menggunakan label/merk dalam negeri," pungkasnya. (MC/Red)

Share:
Komentar

Berita Terkini