Anggota Komisi III DPR Soroti Masalah Narkoba dan Mafia Tanah di Sumut

Aris Rinaldi Nasution
Kamis, 10 Maret 2022 - 08:13
kali dibaca
Ket Foto : Anggota Komisi III DPR Habib Aboebakar Alhabsy (detikcom)

Mediaapakabar.com
Komisi III DPR RI melaksanakan program rutin pengawasan ke semua mitra dalam kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Utara (Sumut). Dalam pengawasan itu, anggota Komisi III DPR Habib Aboebakar Alhabsy berbicara masalah narkoba hingga mafia tanah.

"Intinya kedatangan kami Komisi III dalam program rutin pengawasan dalam kunker dan kita ada di akhir reses sehingga kita laksanakan tidak lain tidak bukan adalah dalam proses pengawasan. Pengawasan ini kita lakukan ke semua mitra kita yang ada di Sumut mulai dari Kapolda, Kajati, Kakanwil dan ada beberapa hal yang penting di antaranya adalah menyangkut masalah narkoba," kata Aboebakar Alhabsy di Medan, Selasa (8/3/2022).


Aboebakar mengatakan persoalan narkoba mendapat pengawasan serius dari pihaknya. Menurutnya, persoalan narkoba di Sumut berbanding lurus dengan situasi yang disampaikan BNNP dan polisi.


"Narkoba ini mendapat pengawasan serius dari kami dan nampaknya berbanding lurus dengan situasi yang disampaikan oleh BNP dan Kapolda. Karena itu mereka ada gerakan gerebek narkoba. Nah ini saya pikir perlu mendapat perhatian berbanding lurus dengan situasi di DPR sendiri akan ada perubahan UU No 35 ya, yang akan dilakukan yang dim-nya baru masuk terakhir kemarin tanggal 4, moga-moga menyangkut rehabilitasi menjadi perhatian kita semua," ucap Aboebakar.


Kemudian, dia pun menyoroti soal masalah korupsi hingga mafia tanah. Dia mengingatkan hal itu supaya diperhatikan serius.


"Yang kedua kita Kejati menyangkut masalah korupsi di bank pelat merah Rp 39,5 miliar yang sedang kita ingatkan supaya diperhatikan serius. Termasuk juga mafia tanah. Mafia tanah sangat dapat perhatian sekali dari kami, untuk mendapat penanggulangan yang terbaik," ujarnya dikutip dari detik.com.


Selanjutnya masalah yang ada Kumham. Dia menyebut masalah di sana sangat klasik dimana menyangkut masalah over kapasitas. Hal ini pun harus serius diatasi walau bukan hal yang mudah.


"Dan masalah Kumham adalah sangat klasik menyangkut masalah over kapasitas. Over kapasitas ini menjadi satu hal yang serius tetapi memang mengatasinya bukan hal yang mudah dalam menyangkut anggaran dan menyangkut jumlah orang yang masuk ke lapas itu juga terjadi akselerasi yang begitu tinggi," pungkas Aboebakar. (DTC/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini