Rapat Paripurna DPR Sahkan 12 Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih

Aris Rinaldi Nasution
Jumat, 18 Februari 2022 - 10:23
kali dibaca

Ket Foto : Ilustrasi. DPR mengesahkan Anggota KPU dan Bawaslu terpilih. (ANTARA)


Mediaapakabar.com
Rapat Paripurna DPR mengesahkan tujuh nama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih, Jumat (18/2/2022).

Sebelumnya, Komisi II DPR memilih tujuh nama Komisioner KPU dan lima nama Anggota Bawaslu secara musyawarah yang digelar tertutup Kamis (17/2/2022) dini hari, setelah proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dilakukan selama tiga hari sejak 14 Februari.


Awalnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan laporan hasil seleksi Calon Komisioner KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027.


Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan kepada anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut berkaitan dengan ketujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu dalam rapat tersebut.


"Apakah laporan tersebut disetujui?" Tanya Puan dalam rapat tersebut.


"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir. "Tok!".


Setelah persetujuan ini. DPR akan langsung menyerahkan hasil seleksi tersebut ke Presiden RI untuk disetujui dan dilantik di Istana Negara.


Komisioner KPU periode 2022-2027 antara lain Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik serta August Mellaz.


Kemudian, 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 antara lain Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono serta Herwyn Jefler Hielsa Malonda.


Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani yang dihadiri oleh 39 orang anggota DPR hadir secara fisik, 229 orang hadir secara virtual dan 30 orang anggota DPR izin.


Sehingga total anggota yang hadir dalam Paripurna hari ini sebanyak 298 orang.


Sebelumnya, 12 nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih itu sudah beredar melalui pesan singkat bahkan sebelum rapat Komisi II DPR memutuskannya secara resmi. Tak ketinggalan, nama-nama itu dikaitkan dengan parpol yang diduga penyokongnya.


Pihak masyarakat sipil menudingnya sebagai bentuk politisasi penyelenggara pemilu dan menganggap uji kepatutan dan kelayakan sekadar formalitas. (CNNI/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini