Junta Myanmar Bebaskan 814 Tahanan di Hari Persatuan

Aris Rinaldi Nasution
Sabtu, 12 Februari 2022 - 11:33
kali dibaca
Ket Foto : Junta militer Myanmar mengatakan bakal membebaskan lebih dari 800 tahanan sebagai amnesti pada Sabtu (12/2/2022). (AP/STR)

Mediaapakabar.com
Junta militer Myanmar mengatakan bakal membebaskan lebih dari 800 tahanan sebagai amnesti pada Sabtu (12/2/2022). Pembebasan 800 tahanan tersebut menjadi tanda Hari Persatuan di negara tersebut.

Seperti dilansir AFP pada Sabtu (12/2), Kepala junta Aung Hlaing memberikan pernyataan 814 tahanan bakal dibebaskan pada Sabtu (12/2/2022).


"Sesuai perintah pengampunan untuk memperingati Hari Serikat Diamond Jubilee yang jatuh pada Sabtu (12/2/2022)," bunyi pernyataan tersebut.


Tahanan yang diberi amnesti sebagian besar berasal dari penjara di Yangon. Hal itu dikonfirmasi juru bicara junta Zaw Min Tun. Namun, ia tidak mengungkapkan akademisi Australia Sean Turnell akan mendapatkan amnesti juga atau tidak.


Dia adalah orang asing pertama yang ditahan junta militer Myanmar selepas kudeta.


Menurut laporan, Turnell yang merupakan pakar ekonomi dari Universitas Macquarie di Sydney disangka melanggar undang-undang kerahasiaan negara Myanmar. Kasus itu juga disangkakan kepada Suu Kyi dan sejumlah menterinya yang sudah dua bulan ditahan.


Sementara itu, Junta Myanmar membebaskan sekitar 23 ribu tahanan pada Hari Persatuan tahun lalu.


Kudeta pada 1 Februari 2021 memicu protes massal dan tindakan keras militer berdarah, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dan hampir 12.000 ditangkap. Angka itu berdasarkan pemantauan kelompok lokal.


Sementara itu, berdasarkan laporan Radio Free Asia (RFA) pada akhir Januari 2022, Junta militer Myanmar telah menjatuhkan hukuman mati terhadap lebih dari 100 orang di wilayah Yangon sejak mereka melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.


RFA melaporkan, orang-orang tersebut tidak diberikan hak untuk membela diri. Dari 101 orang yang tercatat oleh RFA, 50 orang di antaranya dihukum di pengadilan militer rahasia.


Mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan perwakilan hukum. Sementara itu, sisanya dihukum secara in absentia.


Kebanyakan orang yang dihukum berasal dari wilayah Okkalapa Utara, Dagon Selatan, Dagon Utara, Hlaingtharyar, Pelabuhan Dagon, dan Shwepyithar. (CNNI/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini