Gugatan Usia Pensiun Disebut Tidak Terkait dengan Masa Jabatan Panglima TNI

Aris Rinaldi Nasution
Sabtu, 12 Februari 2022 - 18:26
kali dibaca
Ket Foto : Ilustrasi. Prajurit TNI. (INT)

Mediaapakabar.com
Batasan usia pensiun prajurit TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Gugatan itu diajukan pensiunan TNI, Euis Kurniasih dan sejumlah pihak lainnya. Mereka menghendaki agar ketentuan tersebut direvisi supaya sama dengan batasan pensiun anggota Polri.


Menanggapi hal tersebut, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyatakan gugatan usia pensiun tidak terkait dengan masa jabatan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang berdasarkan ketentuan saat ini akan pensiun di akhir 2022.


“Jika mengacu pada gugatan yang sedang berjalan di MK, sebenarnya hal itu tidak ada relevansinya dengan wacana perpanjangan masa aktif perwira tinggi yang kemudian dikait-kaitkan dengan masa jabatan (Jenderal) Andika (Perkasa),” kata Fahmi dikutip dari beritasatu.com, Sabtu, 12 Februari 2022.


Fahmi menyatakan gugatan yang diajukan tersebut berkonteks pada personel dengan keahlian khusus. Dia mengakui Panglima TNI merupakan jabatan strategis. 


Hanya saya, dia menekankan posisi tersebut tidak termasuk dalam ranah keahlian khusus. Atas dasar itu, Fahmi menegaskan gugatan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan Jenderal Andika.


“Yang dimaksud dengan keahlian khusus itu ya misalnya adalah dokter, pilot, dan sejumlah profesi lain,” ungkapnya.


Meski demikian, dia memandang positif jika perpanjangan batas usia pensiun diberlakukan pada prajurit tingkat bintara dan tamtama. Langkah tersebut dapat membantu menutup celah jumlah personel yang masih belum ideal untuk merespons kebutuhan dan tantangan TNI.


Selain itu, perpanjangan masa bakti para tamtama dan bintara bisa mengurangi pembengkakan anggaran akibat ongkos merekrut personel baru.


Fahmi memandang saat ini TNI sedang mengembangkan organisasi dan mengimplementasikan sejumlah tugas perbantuan, termasuk dalam skema operasi militer selain perang.


“Sehingga bisa dipahami jika ada rencana untuk menyamakan usia pensiun seperti yang dilakukan oleh Polri yaitu pada usia 58 tahun mulai dari level tamtama, bintara maupun perwira,” katanya.


Hanya saja, dia mengingatkan perpanjangan batas usia pensiun tersebut juga berpotensi merugikan para prajurit di tingkat tamtama dan bintara bila sudah ditetapkan nantinya.


“Namun disisi lain, ada kerugian bagi para tamtama dan bintara ini yaitu mereka akan pensiun ketika sudah tidak cukup produktif untuk beraktivitas dan berkarir di luar TNI setelah pensiun,” ungkapnya. (BC/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini