 |
| Ket Foto : Tanggapan layar kericuhan terjadi di area lahan persawahan antara petani dari Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Personil TNI Angkatan Darat Selasa (4/1/2022). |
Mediaapakabar.com - Kericuhan terjadi di area lahan persawahan antara petani dari Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Personel TNI Angkatan Darat Selasa, (4/1/2022).
Saat itu pihak TNI kembali mengklaim kalau persawahan yang dikuasai oleh masyarakat adalah milik Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Dam I/BB.
Kericuhan itu direkam, diunggah dan sontak viral di media sosial karena sempat disiarkan secara langsung oleh salah satu petani yang memiliki akun Facebook bernama “Samarya Uyee Samarya Parbellakk”.
Dilansir dari tribunmedan.com, keributan terjadi karena saat itu pihak TNI AD melakukan pemasangan plang di lokasi tersebut.
Kericuhan yang awalnya terjadi di jalan desa lama kelamaan sampai memasuki area persawahan.
Beberapa personel TNI terlihat berlumpur karena terlibat keributan dengan masyarakat di area persawahan yang baru beberapa hari ditanami.
” Tolong….tolong kami. Tuhan Tolong kami masyarakat dipukuli,” ucap pemilik akun Facebook tersebut sembari menayangkan video siaran langsung.
Konflik yang terjadi ini ternyata sudah lama terjadi dan sampai saat ini kedua belah pihak masih mengklaim masing-masing kepemilikan.
Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun menyebut pihak Puskopad sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektar.
Disebut masyarakat tidak mau bergeser lantaran lahan sudah dikuasai dari zaman kakek neneknya.
“Sesudah jadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan di jaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini,” ucap Parningotan Marbun.
Disebut dalam kejadian itu tiga anak-anak juga menjadi korban. Ia menyebut karena dipijak oknum TNI korban pun harus dibawa berobat.
“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima.
Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai segitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya,” kata Parningotan.
Ia mengaku tidak melihat langsung peristiwa kericuhan karena saat itu ia sedang mengikuti rapat di Polresta Deliserdang.
Saat itu dirinya langsung mendapat telpon terus dari masyarakat. Setelah dirinya datang pihak Puskopad TNI AD pun sudah tidak ada lagi di lokasi.
“Kalau sudah diginiin masyarakat saya yang jelas perlu hukum bertindak karena sudah melampaui pemerintah desa mereka bertindak. Sudah dari dulunya dikuasai masyarakat tanah itu. Ada 160an orang juga itu masyarakat yang punya selama ini,” kata Parningotan.
Disebut masyarakat tidak bersedia meninggalkan lokasi karena 98 persen adalah bekerja sebagai petani.
Hanya dua persen saja masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan. Ia menyebut sebelum pihak TNI bertindak sudah seharusnya berkoordinasi dulu dengan Pemerintah Desa.
“Apapun ceritanya harus koordinasi dulu baru bertindak. Saya Kepala desa pernah memang diundang cuma saat itu mereka maunya harus mereka yang punya tanah sementara masyarakat ini menyewa sama mereka. Kapan mereka butuh bisa diambil. Minta Supaya dikosongkan masyarakat mana mau,” katanya.
Sementara itu, Kasi Media Online Mayor Inf Masniar menyatakan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi tersebut.
“Info sementara tadi ada pemasangan patok lahan puskopad memang, masyarakat yg ribut keras duluan tapi kita tunggu aja lagi nanti ya,” kata Mayor Inf Masniar. (TBC/MC)
.jpeg)
.jpeg)
