 |
| Ket Foto : Junta Myanmar memaksa para warga untuk mendukung pemerintahannya dengan cara menyebarkan pamflet dari helikopter. Mereka juga mengancam rumah penduduk akan dihancurkan jika tak memenuhi permintaan tersebut. |
Mediaapakabar.com - Junta Myanmar memaksa para warga untuk mendukung pemerintahannya dengan cara menyebarkan pamflet dari helikopter. Mereka juga mengancam rumah penduduk akan dihancurkan jika tak memenuhi permintaan tersebut.
Selebaran-selebaran itu tercetak dalam ukuran A4 yang dilipat jadi tiga bagian. Pamflet itu berisi campuran ancaman bagi siapa saya yang ingin mendukung atau bergabung dengan Tentara Pertahanan Rakyat (PDF) anti-junta.
"Apakah Anda akan membiarkan rumah Anda dihancurkan.Berjuang bersama tentara melawan PDF!" " tulis selebaran itu seperti dikutip Myanmar Now di halaman CNNIndonesia.com, Senin (10/1/2022).
Mereka juga memperingatkan desa-desa yang ketahuan menampung anggota PDF akan menghadapi "pemisahan." Penduduk akan ditempatkan di bawah kendali pasukan militer.
Hal itu membuat militer memiliki satu cara penting untuk mengelola arus informasi.
Dengan melemparkan pamflet dari helikopter, militer mungkin berharap mampu meningkatkan kemampuannya untuk mengobarkan perang psikologis di wilayah musuh.
Namun sejauh ini, senjata tersebut hanya digunakan di wilayah Sagaing dan Magway. Bukan di beberapa bagian negara bagian Chin dan Kachin yang bertetangga di mana pembatasan internet juga telah diberlakukan.
Alasannya mungkin berkaitan dengan sifat pesan yang ingin disebarkan oleh pamflet, yang ditujukan terutama kepada anggota mayoritas Buddha Myanmar.
Menurut pamflet yang dilihat Myanmar Now, konflik yang melanda negara itu diatur oleh mereka yang berusaha menghancurkan agama Buddha yaitu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA).
"OKI mempropagandakan umat Buddha sehingga mereka akan saling berbalik, menghina agama suci Buddha, dan membunuh biksu. Mereka menyuap [PDF] dengan uang dan mendukung mereka dengan senjata," klaim pamflet itu.
"OKI dan KIA akan sangat senang jika umat Buddha saling bertarung," tambahnya.
Klaim semacam itu tidak akan banyak mempengaruhi pemikiran orang-orang Chin atau Kachin, yang sebagian besar beragama Kristen.
Menariknya, selebaran itu juga menyatakan bahwa junta telah mempersenjatai lebih dari 100 kelompok pro-rezim. Tak satupun dari mereka disebutkan namanya, tetapi mereka kemungkinan termasuk Pyu Saw Htee, sebuah kelompok yang didukung militer yang melakukan serangan terhadap lawan junta.
Sementara itu, penduduk Mandalay melihat selebaran serupa dipasang di beberapa lingkungan dan desa di kotapraja Chan Myutrhazi dan Amarapura. Menurut warga, orang yang merusaknya dipukuli oleh tentara.
Beberapa pamflet ditemukan di wilayah Sagaing saat pencarian korban akibat operasi junta berlangsung.
Menurut anggota parlemen daerah Kotapraja Kalay, pamflet yang dijatuhkan pada 27 Desember ditemukan di antara mayat warga sipil.
"Saya ingin memberitahu mereka untuk bersiap menghadapi hukuman yang menanti mereka atas kejahatan keji mereka," katanya soal para jenderal yang mengobarkan perang terhadap warga sendiri.
Di Kotapraja Kani, pamflet propaganda jadi bahan ejekan untuk membuat warga biasa melawan pasukan anti-rezim.
"Ini hanya perang psikologis. Tapi kita bukan lagi di tahun 1988. Ini zamannya internet," ujar salah satu anggota PDF Kani.
Faktanya adalah, mereka tak punya kendali penuh atas orang sekarang, jadi itu berarti mereka benar-benar, kehabisan pilihan.
Petugas informasi untuk kelompok lain yang berbasis di Kotapraja Myinmu menggemakan sentimen ini.
Selebaran itu, katanya, tak berdampak banyak di antara orang-orang yang sangat menderita di bawah kekuasaan militer.
"Apakah mereka pikir orang cukup bodoh untuk memakan propaganda mereka? Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kebencian yang dimiliki rakyat Myanmar," katanya.
Anggota parlemen regional Sagaing mencatat kampanye pamflet dimulai sekitar waktu yang sama ketika junta kehilangan akses terakhirnya ke Facebook.
"Sekarang Facebook menutup halaman yang berafiliasi dengan junta, mereka tidak dapat lagi menyebarkan propaganda mereka melalui media sosial. Itu sebabnya mereka terpaksa menjatuhkan pamflet dari helikopter," katanya.
Militer masih memiliki kendali atas media pemerintah, dan juga memiliki media sendiri. Namun, sebagian besar, junta tak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar. (CNNI/MC)
