Taliban Bubarkan Komisi Pemilihan Independen Afghanistan

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : Taliban bubarkan komisi pemilihan Afghanistan. (AFP/KARIM JAAFAR)

Mediaapakabar.com
Taliban telah membubarkan komisi pemilihan Afghanistan, Komisi Pemilihan Independen (IEC) dan Komisi Pengaduan Pemilihan Independen, sebuah lembaga yang mengawasi pemilihan selama pemerintahan sebelumnya.

"Komisi-komisi ini tidak perlu ada dan beroperasi," kata juru bicara pemerintah Taliban Bilal Karimi, dikutip dari AFP, Minggu, 26 Desember 2021.


"Jika kami merasa perlu, Imarah Islam akan menghidupkan kembali komisi ini," ujarnya menambahkan.


Taliban meraih kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pemerintah yang didukung Barat bergejolak pada tahap akhir penarikan militer AS dari negara tersebut.


Didirikan pada tahun 2006, IEC diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mengawasi semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan presiden, menurut situs web komisi tersebut.


"Mereka mengambil keputusan ini dengan tergesa-gesa, dan membubarkan komisi itu akan memiliki konsekuensi besar," Aurangzeb, yang memimpin panel hingga jatuhnya rezim sebelumnya, mengatakan kepada AFP.


"Jika struktur ini tidak ada, saya 100 persen yakin bahwa masalah Afghanistan tidak akan pernah terpecahkan karena tidak akan ada pemilihan umum," kata Aurangzeb, yang seperti banyak orang Afghanistan hanya menggunakan satu nama.


Halim Fidai, seorang politisi senior di rezim sebelumnya, mengatakan keputusan untuk membubarkan komisi pemilihan menunjukkan bahwa Taliban "tidak percaya pada demokrasi".


"Mereka menentang semua lembaga demokrasi. Mereka mendapatkan kekuasaan melalui peluru dan bukan surat suara," kata Fidai, yang menjadi gubernur empat provinsi selama dua dekade terakhir.


Sebelum pengambilalihan Taliban, beberapa pejabat komisi pemilihan dibunuh oleh kelompok-kelompok ekstremis.


Karimi mengatakan pihak berwenang juga telah membubarkan dua departemen pemerintah minggu ini, yakni kementerian perdamaian dan kementerian urusan parlemen.


Taliban yang sangat konservatif telah menutup mantan kementerian urusan perempuan dan menggantinya dengan kementerian untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan.


Kementerian itu mendapat ketenaran selama tugas pertama Taliban berkuasa pada 1990-an karena menegakkan doktrin agama dengan keras.


Para Islamic mendesak masyarakat internasional untuk mengembalikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan yang ditangguhkan dan telah menjanjikan aturan yang lebih moderat kali ini. (AFP/CNNI)

Share:
Komentar

Berita Terkini