Harga LPG Naik, Ancaman Inflasi Tinggi di 2022

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : Ilustrasi.

Mediaapakabar.com
Kenaikan harga LPG nonsubsidi berkisar Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogram mengawali tekanan daya beli masyarakat di tahun depan. Pasalnya, setelah sebelumnya kenaikan cukai rokok juga akan memicu terjadinya kenaikan harga jual rokok. 

Maka, di tahun depan, ancaman inflasi tersebut mulai terlihat belas dan kenaikan harga LPG non subsidi ini akan mendapat resistensi dari para ibu rumah tangga. 


Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kenaikan harga LPG ini seiring dengan kenaikan harga energi dunia. Jika dilihat itu merupakan harga natural gas selama tahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 12 persen. Memang tidak mudah untuk menyiasati kenaikan harga LPG ini, sehingga diambil jalan menaikkan harga di tingkat konsumen. 


 "Sayangnya, kenaikan harga gas diambil bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya. Ditambah lagi memang ada kenaikan atau ancaman inflasi di tahun mendatang. Maka, yang saya khawatirkan justru bukan hanya kenaikan harga LPG non subsidi yang naik saat ini. Bahkan, jika terjadi kenaikan pada komoditas energi dunia di tahun mendatang, bukan tidak mungkin harga bahan bakar yang lain juga berpeluang untuk disesuaikan atau naik harganya," katanya di Medan, Selasa (28/12/21).


Diakuinya, selain LPG, Pertamina sudah mengatakan jika premium bakal dihapus, pertalite masih akan tersedia. Saat ini, LPG harganya dinaikkan, dan potensi pemulihan ekonomi dunia di tahun depan juga berpeluang mendongkrak permintaan akan bahan bakar yang tinggi.

 

Meski, pada dasarnya harga gas alam dunia berfluktuasi, namun tren inflasi tinggi di negara maju saat ini menunjukkan jika kedepan adalah ancaman kenaikan harga yang lain dan sulit untuk dihindarkan. 


"Disisi lain, kita masih berpacu untuk memperbaiki daya beli masyarakat kita. Apalagi, belum ada kepastian kapan wabah pandemi Covid-19 ini akan hilang dan memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi sebelum ekonomi tumbuh bagus, ancaman inflasi sudah ada di depan mata. Pada dasarnya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah atau pertamina secara sepihak," tutur Gunawan.


 Gunawan menjelaskan, kenaikan harga gas ini lebih dikarenakan harga dasarnya yang mengalami kenaikan. Tetapi bagaimana kalau pemerintah tidak menaikkan harga gas, berarti kesimpulannya adalah konsumen LPG non subsidi justru tengah menikmati subsidi. Disisi lain anggaran bansos masih menjadi andalan untuk mempertahankan daya beli. Kalau LPG non subsidi tidak dinaikkan, maka bansos untuk masyarakat miskin tidak maksimal, karena anggaran mengalir untuk mensubsidi konsumen LPG non subsidi.


Posisi seperti ini sangat dilematis. Tidak ada satupun opsi yang benar-benar bisa menyenangkan kedua belah pihak (pemerintah dan konsumen LPG non subsidi). Dan ini masih bicara mengenai LPG. Kalau dikaitkan dengan hilangnya premium atau kenaikan cukai rokok, ini juga bisa mendorong kenaikan pada sejumlah harga lainnya. Lagi-lagi daya beli masyarakat terpuruk di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih seperti sebelum pandemic.


"Jadi ancaman inflasi di tahun depan sudah terlihat nyata. Untuk Sumut sendiri, kita tuh selalu lebih baik dalam mengendalikan harga kebutuhan pangan dibandingkan dengan wilayah lain. Tetapi khusus untuk Rokok, LPG, maupun penghapusan premium, maka tanpa terkecuali Sumut juga menghadapi masalah yang sama dengan wilayah lain," jelasnya. (IK)

Share:
Komentar

Berita Terkini