Tak Terima Divonis 15 Hari Kurungan, Albert Kang Ajukan Banding ke PT Medan

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : Albert Kang saat mendengarkan putusan di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan. 

Mediaapakabar.com
Pengusaha asal Kota Medan, Albert Kang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Pasalnya warga Komplek Royal Sumatera ini tak terima atas vonis 15 hari kurungan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan Immanuel Tarigan.

Pengajuan banding itu disampaikan Albert Kang usai hakim tunggal Immanuel Tarigan membacakan putusan di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, 15 November 2021.


"Saya mengajukan banding Yang Mulia," tegasnya menanggapi vonis 15 hari kurungan yang dijatuhkan hakim tunggal Immanuel Tarigan kepadanya dirinya.


Dalam putusan tersebut, hakim tunggal Immanuel Tarigan menilai pengusaha asal Medan ini bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah Royal Sumatera tanpa izin.


"Menyatakan terdakwa Albert Kang terbukti bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 hari," vonis hakim tunggal Immanuel Tarigan dalam sidang, Senin (15/11/2021).


Diluar persidangan, Penasehat Hukum (PH) Albert Kang, Junirwan SH menegaskan pihaknya akan melakukan banding atas vonis 15 hari penjara tersebut.


Pasalnya, kata Junirwan, pihaknya punya bukti autentik BAP Albert Kang untuk dibawa ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan.


"Kita lakukan upaya banding bahwa telah terjadi kejadian yang luar biasa seperti ini. mungkin bagi polisi tidak masalah, tapi bagi pengadilan harusnya berkas ini jangan diperiksa. Karena klien saya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka penyerobotan tanah, tapi diperiksa sebagai tersangka pasal 52 peraturan pemerintah, saya ada bukti otentik BAP," tegasnya.


Dirinya juga membeberkan bahwa terdapat kesalahan fatal yang dilakukan PN Medan dalam mengadili perkara ini.


"Pengadilan Negeri Medan kecolongan, klien saya tidak pernah diperiksa melanggar peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 51 tahun 1960 seperti yang diucapkan putusannya oleh Hakim tadi," beber Junirwan.


Dijelaskannya, bahwa Albert Kang diperiksa sebagai tersangka melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan.


"Disini saya lihat pengadilan kecolongan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Albert diperiksa sebagai tersangka melanggar peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1960 tentang nasionalisasi perusahaan. Harusnya berkas ini dikembalikan jangan diperiksa, sebab ternyata undang-undangnya beda dengan pasal yang dituduhkan," pungkasnya.


Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. Ediwarman turut berkomentar menanggapi putusan tersebut.


"Saya melihat dari konteks normanya karena inikan didakwa pasal 6, dan itu tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin, sedangkan pak Albert ada izin. Kalau ada izin penempatan pasal itu tidak tepat. Dan lagi dalam izin sebutkan jika Royal Sumatera memerlukan tanah tersebut dapat melakukan pembongkaran dan ini tidak dilakukan," kata Edi.


Ia menilai bisa saja Hakim ada keraguan dalam memutus perkara ini, hal tersebut katanya dapat dilihat dari hukuman 15 hari kurungan.


"Nampak ada keraguan Hakim dalam membuat suatu keputusan, maka pak Albert mengajukan banding. Jika kita melihat ada suatu keanehan dalam putusan itu kita juga bisa mengajukan Hakim tersebut  ke komisi yudisial, itu hukuman paling ringan itu," katanya.


Terpisah, Razman Arif Nasution selaku Penasehat Hukum (PH) Albert Kang menanggapi putusan tersebut mengatakan akan mengadukan hakim Imanuel karena menilai putusan yang diberikan tidak mencerminkan keadilan dan mengabaikan fakta-fakta persidangan.


"Kalau di Polda Aceh ada penyidik yang dicopot, kalau di Kejaksaan Aceh ada penyidik yang dicopot. Maka ini hakimnya akan berurusan dengan hukum, kami akan melaporkan yang bersangkutan karena mengabaikan fakta-fakta persidangan. Saya baru kali ini mendengar ada Hakim secara terang benderang mengatakan menguasai tanpa izin, maka dilakukan tindak pidana, pertanyaannya kan izinnya ada," cetus Razman usai sidang


Apalagi, kata Razman, di persidangan sebelumnya telah dihadirkan ahli Prof Ediwarman yang pada pokoknya mengatakan jika menyangkut masalah perizinan maka masuk ke ranah perdata, bukan tindak pidana. 


Selain itu, lanjut dikatakan Razman, apabila pihak Royal Sumatera membutuhkan jalan atau konstruksi lain di tempat yang sudah dikelola Albert, maka sesuai kesepakatan yang ada pihak Royal dapat merobohkannya secara langsung.


"Nah kenapa poin ini tidak digunakan? Ini Tipiring sampai harus dihukum selama 15 hari. Untuk dia saja menerima hukuman percobaan kita tidak terima, ini sampai 15 hari urgensinya apa? Yaudah silahkan robohkan, buat apa disomasi, jadi mereka sebenarnya yang melanggar kesepakatan itu," pungkasnya. (MC/DAF)

Share:
Komentar

APAKABAR TV

Berita Terkini