Turki Panggil 10 Dubes yang Desak Pembebasan Aktivis Kavala

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca

Ket Foto : Ilustrasi. (ivabalk/Pixabay).


Mediaapakabar.comPemerintah Turki memanggil 10 besar duta besar negara asing, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, setelah mereka menyerukan pembebasan aktivis bernama Osman Kavala.

Salah satu sumber diplomatik mengatakan, para dubes itu akan tiba di Kementerian Luar Negeri Turki pada hari ini, Selasa (18/10).


Selain AS dan Jerman, dubes dari Kanada, Denmark, Finlandia, Swedia, Belanda, Selandia Baru, Prancis, dan Norwegia juga dipanggil. Mereka dipanggil usai menyerukan penyelesaian adil dan cepat kasus yang menjerat Kavala.


"Penundaan yang berkelanjutan dalam persidangan meluruhkan penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan transparansi dalam sistem peradilan Turki," demikian pernyataan mereka.


Kesepuluh perwakilan negara asing itu meminta Turki mengikuti keputusan Dewan Eropa, badan yang menangani hak asasi manusia bagi anggotanya.


Dewan Eropa juga sudah memperingatkan Turki. Mereka mengancam bakal mengambil tindakan disipliner jika Kavala tidak dibebaskan sebelum pertemuan badan hak asasi manusia berikutnya pada 30 November-2 Desember.


Sidang Kavala sendiri akan berlangsung pada 26 November. Menanggapi pernyataan kesepuluh kedutaan itu, Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu, pun buka suara.


"Tidak bisa diterima duta besar membuat rekomendasi atau saran kepada pengadilan untuk kasus yang sedang berlangsung," kata Soylu.


Menurutnya, rekomendasi dan saran mereka meluruhkan pemahaman mengenai hukum dan demokrasi.


Menteri Kehakiman Turki, Abdulhamit Gul, juga mengatakan bahwa duta besar tak layak memberi saran atau rekomendasi ke pengadilan negara itu.


"Ketidaktahuan tentang pembatasan dan bagian inilah yang membayangi supremasi hukum," tutur Gul.


Kavala merupakan aktivis dan filantropis kelahiran Prancis. Ia dipenjara tanpa kepastian sejak 2017 atas kasus yang dianggap memperkeruh ketegangan dengan Barat.


Ia menghadapi serangkaian tuduhan berkaitan dengan protes anti-pemerintah 2013 dan kudeta militer yang gagal pada 2016. Namun, Kavala membantah semua tudingan tersebut.


Kelompok pemantau hak asasi manusia dan pemerintah Barat memandang penahanan terhadap Kavala sebagai simbol peningkatan intoleransi terhadap perbedaan pendapat di Turki.

Share:
Komentar

APAKABAR TV

Berita Terkini