Kasubag Kas PD Pasar Medan Didakwa Korupsi Biaya Sewa Lapak Berjualan

REDAKSI
Senin, 13 September 2021 - 19:34
kali dibaca
Ket Foto : Kasubag Kas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Aidil Syofyan saat mendengarkan dakwaan secara virtual.

Mediaapakabar.comKasubag Kas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Aidil Syofyan didakwa Korupsi kontribusi biaya sewa tempat lapak berjualan di Pasar Induk Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan sebesar Rp 1,4 miliar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (13/9/2021).

Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison membeberkan adapun  mekanisme pembayaran dan penyetoran uang kontribusi sewa tempat berjualan di Pasar Induk Lau Cih Tuntungan, dimana pedagang yang menyewa tempat berjualan, melakukan penyetoran melalui kantor Pasar Induk Lau Cih Tuntungan.


 Selanjutnya Kepala Pasar Induk Lau Cih Tuntungan atau Kepala Cabang akan melakukan penyetoran ke PD Pasar Kota Medan melalui Kasubag Kas yakni  terdakwa Aidil Syofyan. 


Selanjutnya oleh terdakwa Aidil, atas penerimaan uang kontribusi sewa tempat berjualan tersebut, dibukukan dan disetorkan bank atas nama  PD Pasar Kota Medan.


"Meskipun mekanisme pembayaran uang kontribusi sewa tempat berjualan di Pasal Induk Lau Cin Tuntungan adalah Kepala Pasar atau Kepala Cabang yang melakukan pengutipan dari pedagang yang menyewa tempat berjualan, dan kemudian oleh Kepala Pasar atau Kepala Cabang menyerahkan uang setoran tersebut kepada terdakwa Aidil yang selanjutnya disetorkan ke rekening PD Pasar Kota Medan sebagai pemasukan, akan tetapi dalam prakteknya tidak demikian," kata Jaksa.


Dikatakan Jaksa, yang menerima uang kontribusi sewa tempat berjualan tersebut  dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah Budi Frisyah Putra selaku Kepala Pasar Induk Tuntungan sejak 26 Agustus 2015 s/d 06 Oktober 2015) sebesar Rp 4.772.683.500, Alm. Syahrul Saragih sebesar Rp 170.430.000, Dra. Lelly Amra Siregar selaku Direktur Administrasi Keuangan  PD Pasar Kota Medan tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar Rp 1.684.200.000 dan beberapa orang lainnya.


"Uang yang telah dikutip dari pendagang yang menyewa tersebut, disetor kepada terdakwa Aidil Syofyan, dan kewajiban terdakwa adalah menyetor uang yang dikutip tersebut, ke kas PD Pasar Tuntungan sebagai pemasukan PD Pasar Tuntungan," kata Jaksa.


Dikatakan Jaksa, dari data rekening Koran Bank bahwa kontribusi sewa tempat berjualan di Pasar Induk Lau Cih  yang terdakwa Aidil Sofyan setorkan sebesar Rp 7.865.000.000. 


"Uang kontribusi sewa yang harusnya diterima oleh PD Pasar Kota Medan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp 9.348.000.000.


 Akan tetapi, oleh terdakwa  yang disetor ke kas PD Pasar Kota Medan hanyalah sebesar Rp 7.865.000.000, sehingga ada uang konstribusi sewa pasar Tuntungan yang belum disetor ke kas PD Pasar yaitu sebesar Rp 1.483.000.000, yang merupakan uang pemasukan yang menjadi hak dari PD Pasar Kota Medan yang juga menjadi uang milik daerah Kota Medan," kata Jaksa.


Bahwa sebagian dari uang sebesar Rp 1.483.000.000, yang tidak setor oleh terdakwa Aidil tersebut, diberikan kepada Lely Amra Siregar direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Kota Medan yang merupakan atasan langsung dari terdakwa Aidil. 


Uang tersebut diberikan secara bertahap mulai tanggal 5 Mei sapai 23 Desember 2015 dengan total Rp 440 juta.


"Perbuatan terdakwa Aidil yang telah menerima setoran uang konstribusi sewa pasar oleh pedagang sebesar Rp 9.348.000.000 dan ternyata yang disetor ke rekening PD Pasar Kota Medan hanyalah sebesar Rp 7.865.000.000, sehingga ada sisa yang belum disetor sebesar Rp 1.483.000.000, yang dinikmati dan memperkaya diri  terdakwa Aidil dan Lely adalah perbuatan melawan hukum," kata Jaksa.


Dikatakan Jaksa, perbuatan terdakwa Aidil Syofyan, sbagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini