 |
| Ket Foto : Ilustrasi pusat perbelanjaan sepi pengunjung. (Antara) |
Mediaapakabar.com - Pelaku usaha penyewa toko (tenant) di pusat perbelanjaan (mal) dan peritel meminta bantuan dana dari pemerintah menyusul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.
"Poinnya kami mendukung PPKM darurat karena kasus Covid-19 meningkat, hanya kami minta bantuan kepada pemerintah untuk perusahaan yang tidak boleh buka," kata Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dilansir dari Beritasatu.com Sabtu (17/7/2021).
Dia mengatakan, toko baju, sepatu, salon dan peritel lainnya terpaksa ditutup karena perpanjangan PPKM darurat. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk sewa dan gaji karyawan tetap dilakukan. Hal ini dinilai sangat memberatkan pelaku usaha. "Biaya bagi pelaku usaha kan tetap keluar, beda dengan supermarket dan minimarket yang boleh buka," kata Budiharjo.
Pemerintah kata dia, bisa meniru negara tetangga Malaysia dan Singapura yang memberikan dana kepada pelaku usaha ketika kebijakan lockdown diterapkan. Tujuannya agar usaha mereka tetap berjalan dan tidak bangkrut.
"Di Singapura begitu lockdown, langsung ada dana masuk ke perusahaan, saya ambil contoh ada salah satu perusahaan makanan Indonesia buka cabang di Singapura, ketika disuruh tutup, ada dana masuk buat mereka untuk biaya sewa dan karyawan. Syaratnya perusahaan tidak boleh bangkrut dan tidak PHK karyawannya," kata Budiharjo.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021.
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM darurat ini," kata Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7/2021).
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak resiko, termasuk menyeimbangkan upaya mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial. (BC/MC)
.jpeg)
.jpeg)
