LBH Medan Kecam Tindakan Penyiraman Air Keras Terhadap Wartawan

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : Persada Sembiring saat menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Mediaapakabar.com
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam tindakan penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap Persada Bhayangkara Sembiring Pemred Media Online di Kota Medan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang tepatnya di depan rumah makan Tesalonika pada Minggu 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.40 WIB.

LBH Medan menduga bahwa korban mengalami tindak pidana kekerasan dengan modus penyiraman air keras oleh dua orang dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha vixion.

Menurut catatan LBH Medan dari awal tahun 2021 sampai saat ini telah terjadi 5 dugaan tindak pidana terhadap wartawan.

Maka dari peristiwa ini, LBH Medan menilai jika tindakan-tindakan kekerasan terhadap wartawan secara tidak langsung membunuh demokrasi di negeri ini. 

"Dimana wartawan sebagai pilar demokrasi yang bertugas melakukan kegiatan jurnalistik dalam hal mencari, mengolah dan menyampaikan berita yang benar kepada masyarakat baik secara tulisan, suara, gambar dan lain-lain, jelas dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini UU 40/1999 Tentang Pers," kata Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra SH, dalam keterangan pers tertulisnya yang diterima mediaapakabar.com, Senin, 25 Juli 2021.

Lanjut dikatakan Irvan, bahwa LBH Medan  menilai tindakan kekerasan terhadap wartawan merupakan Pekerjaan Rumah (PR) yang besar terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Sumut dan jajarannya terkhusus Polsek Medan Tuntungan yang sedang menangani perkara a quo untuk mengungkap dengan cepat.

"Transparan dan profesional terkait pelaku dan otak pelaku kekerasan terhadap Persada Bhayangkara Sembiring demi terciptanya keadilan dan rasa aman bagi masyarakat khususnya kota Medan dan LBH Juga berharap ini merupakan tindakan kekerasan yang terakhir terhadap insan pers," katanya.

Atas peristiwa ini, LBH menduga tindak pidana penyiraman air keras tersebut telah melanggar UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2), 28 I, KUHPidana UU 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4, UU 40/1999 tentang Pers, UU No. 5 Tahun 1998 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (MC/Red)

Share:
Komentar

Berita Terkini