Korupsi Rp32,5 Miliar, Kabag Bank Mandiri Pusat: Belakangan Tahu Jual Beli Kebun Sawit Seolah Rp48 Miliar

REDAKSI
Jumat, 30 Juli 2021 - 10:32
kali dibaca

Ket Foto : Bona Alfrin (kanan atas) saat didengarkan keterangannya secara vicon.


Mediaapakabar.com
Bona Alfrin, salah seorang Kepala Bagian di PT Bank Mandiri Pusat, Kamis (29/7/2021) menjalani pemeriksaan 3 jam lebih secara video teleconference (vicon) 3 jam lebih sebagai saksi di Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan.

Mendapat cecaran pertanyaan tim JPU yang didominasi Kejaksaan Agung (Kejagung RI juga secara vicon), saksi membenarkan belakangan mengetahui kalau jual beli kebun kelapa sawit seolah sebesar Rp48 miliar.


"Tahu setelah menjalani pemeriksaan  di kejaksaan," tegasnya.


Baik terdakwa Memet Soilangon Siregar selaku Direktur PT Tanjung Siram (TS) maupun Dhanny Surya Satrya sebagai Kepala Cabang ( Pj  Kacab) PT Bank Syariah Mandiri (BSM), imbuhnya, tidak pernah memberitahukan hal itu. Fakta sebenarnya adalah Rp32 miliar.


Pihak manajemen PT BSM Pusat memang ada melakukan memeriksa dokumen yang disampaikan terdakwa Dhanny Surya Satrya sebagai prinsip kehati-hatian sebelum permohonan fasilitas kredit kepada PT TS disetujui.


Ketika ditanya tentang pemberian fasilitas kredit I oleh KCP PT BSM Perdagangan yang berkantor di Pematangsiantar, Provinsi Sumut kepada PT TS sebesar Rp5 miliar dan tahap II Rp30 miliar sekaligus alias tidak sesuai dengan progres di lapangan, menurut saksi, merupakan tanggung jawab terdakwa Dhanny Surya Satrya.


Bila Surat Hak Guna Usaha (SHGU) yang diagunkan ke bank 'plat merah' tersebut berakhir di 2010 seharusnya dilakukan perpanjangan.


Demikian halnya dengan pembayaran fasilitas kredit yang diberikan ke PT TS kemudian digunakan untuk membayar utang pemilik lahan kebun sawit sebelumnya lewat transfer ke PT Bank Republik Indonesia (BRI), juga tidak diperbolehkan.


"KCP PT BSM Perdagangan seharusnya melakukan monitoring aliran dananya. Yang bertanggungjawab atas penyimpangan tersebut adalah terdakwa Dhanny Surya Satrya," pungkas Bona Alfrin.


Kredit Macet


Sementara dalam dakwaan diuraikan, terdakwa menggunakan lahan (kebun sawit) seluas 704,62 hektar ke KCP PT BSM Perdagangan pada 2019 lalu.


Setahu bagaimana, Dhanny Surya Pj Kacab PT BSM Perdagangan (berkas penuntutan terpisah) tanpa ketentuan meloloskan pinjaman kepada terdakwa total sebesar Rp35 miliar, tanpa melalui progres.


Di antaranya tidak melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dhanny Surya juga sebagai Account Officer (AO) periode 2009 hingga 2010 menyetujui pencairan dana Fasilitasi sebesar Rp5 miliar.


Yakni untuk pembiayaan replanting serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan, Kabupaten Paluta, Provinsi Sumut.


Demikian halnya dalam pencairan kredit Fasilitas I dan II untuk pembelian, rehabilitasi dan perawatan tanaman bunga sebesar Rp30 miliar. Ternyata lahan yang diagunkan ke KCP PT BSM Perdagangan berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas.


Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), kasus dimaksud dipastikan kredit macet. Akibat perbuatan terdakwa Memet Soilangon Siregar dan Dhanny Surya Satrya, negara dirugikan Rp32,5 miliar.


Kedua terdakwa dijerat dengan dakwaan primair,  Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHPidana.


Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (MC/DAF)

Share:
Komentar

Berita Terkini