 |
| Ket Foto : Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Istimewa) |
Mediaapakabar.com - Akurasi data pemerintah dinilai masih rendah. Diperlukan perbaikan dan sinkronisasi basis data.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah 2021 yang disiarkan secara virtual di Istana Negara, seperti dilansir dari iNews.id, pada Kamis (27/5/2021).
"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi.
Dia memerintahkan agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal integrasi, sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data.
"Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung, ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," katanya.
Menurutnya, masih ada kesalahan yang terus diulang setiap tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
"Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ucapnya. (II/MC)
