Dampak Krisis Kudeta dan Covid-19 Memaksa Myanmar Terjebak ke Jurang Kemiskinan

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : PBB melaporkan dampak dari kudeta dan Covid-19 di Myanmar memaksa hampir setengah penduduk negara itu, terjebak ke dalam jurang kemiskinan pada 2022. (AP/Nava Sangthong)

Mediaapakabar.com
Dampak dari kudeta dan Covid-19 di Myanmar memaksa hampir setengah penduduk negara itu, terjebak ke dalam jurang kemiskinan pada 2022. Hal itu dilaporkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Kamis (29/4), analisis dari Program Pembangunan PBB (UNDP) memperingatkan jika situasi keamanan dan ekonomi tidak kunjung stabil, sebanyak 25 juta orang dapat hidup dalam kemiskinan pada 2022. Angka tersebut, sekitar 48 persen dari jumlah penduduk di negara yang tengah dilanda kudeta itu.


"Kami menghadapi tragedi yang sedang berlangsung," ucap Administrator UNDP, Achim Steiner, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (02/05/2021).


"Kami telah mematahkan rantai pasokan, (mengganggu) pergerakan orang dan pergerakan barang dan jasa, sistem perbankan pada dasarnya ditangguhkan, pengiriman uang tidak dapat dijangkau, pembayaran keamanan sosial yang akan tersedia untuk rumah tangga yang lebih miskin tidak dibayarkan. Ini hanyalah sebagian dari dampak langsung," kata Steiner.


Krisis politik yang berlarut-larut, lanjur Steiner jelas akan memperburuk keadaan di Myanmar.


Meningkatnya biaya makanan, kehilangan pendapatan dan upah yang signifikan, runtuhnya layanan dasar seperti perbankan dan perawatan kesehatan, jaring pengaman sosial yang tidak memadai kemungkinan besar akan mendorong jutaan orang yang sudah rentan berada di bawah garis kemiskinan sebesar US$1,10 per hari atau sekitar Rp15.380.


Menurut UNDP, tingkat kemiskinan itu belum terlihat di Myanmar sejak 2005, saat negara itu diperintah oleh rezim militer sebelumnya.


Menurut laporan tersebut, selama 15 tahun terakhir, Myanmar mampu mengurangi separuh tingkat kemiskinannya. Pada 2005, dari 48,2 persen menjadi 24,8 persen di 2017.


Namun presentasi itu masih menunjukkan bahwa Myanmar merupakan negara termiskin di Asia. Sepertiga penduduknya diperkirakan hidup dengan pendapatan yang rendah atau tak menentu. Hal tersebut merupakan salah satu guncangan ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan.


Pandemi virus corona menambah guncangan itu. Pada tahun 2020 akhir, sebanyak 83 persen rumah tangga di Myanmar melaporkan pendapatannya berkurang sekitar setengahnya lantaran pandemi, demikian menurut laporan itu.


Guncangan kedua muncul pada 1 Februari 2021, ketika panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan kekuasaan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.


Bulan-bulan berikutnya aksi protes terjadi di seluruh negeri. Muncul gerakan pembangkangan sipil, di mana ribuan pekerja kerah biru dan putih, termasuk dokter dan dosen turut turun ke jalan.


Hal itu sengaja dilakukan untuk mengganggu perekonomian dan menggeser posisi jenderal agar pemerintahan kembali ke tangan yang sah, dan demokrasi segera pulih.


Pasukan keamanan secara brutal menekan protes dengan tindakan keras yang mematikan dan sistematis. Polisi dan tentara menembak mati orang di jalan-jalan dan secara sewenang-wenang menahan orang yang menolak kudeta.


Hingga kini, menurut laporan Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) 759 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta, dan lebih dari 4.500 ditangkap.



Krisis Kudeta-Covid-19 Dorong Myanmar ke Jurang Kemiskinan


Berdasarkan laporan UNDP, krisis ekonomi yang semakin parah dari pandemi dan kudeta yang dilakukan militer menghapus kemajuan yang telah dibuat Myanmar dalam mengurangi kemiskinan.


Dampak pandemi saja, lanjut UNDP akan meningkatkan tingkat kemiskinan Myanmar dari 24,8 persen menjadi 36,1 persen. Jika kudeta terus berlanjut tingkat kemiskinan akan melonjak hingga 48, 2 persen.


"Pada saat itu, guncangan dari krisis akan mengakibatkan hilangnya gaji dan pendapatan yang signifikan, terutama dari usaha kecil, dan penurunan akses ke makanan, layanan dasar dan perlindungan sosial," kata laporan itu.


Kemiskinan perkotaan diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat. Sebab, kota-kota yang paling terpukul oleh Covid-19 juga menjadi menjadi titik fokus tindakan keras militer untuk meredam pengunjuk rasa.


Menurut penelitian, wanita dan anak-anak akan menanggung beban terberat. Myanmar sudah memiliki tingkat kemiskinan anak yang tinggi dan krisis gabungan yang "menempatkan seluruh generasi dalam bahaya," kata Dana Anak-Anak PBB (UNICEF).


Meningkatnya kemiskinan, artinya, kecil kemungkinan anak-anak tetap bersekolah. Selain itu, hilangnya layanan utama dalam pendidikan dan perawatan kesehatan.


Laporan itu juga menyebutkan rumah tangga yang dipimpin perempuan lebih rentan. Karena, perempuan lebih mungkin dipekerjakan di berbagai sektor yang mudah terkena virus corona, seperti industri garmen. Sementara saat di rumah ia harus mengurus dan merawat anak-anaknya.


Kedua krisis tersebut terikat satu sama lain. Penggulingan pemerintah sipil telah memperkuat dampak virus corona. Menurut dokter di Myanmar, tes Covid-19 di negara itu telah gagal sejak kudeta.


Sementara itu, perebutan kekuasaan telah "menggagalkan" harapan untuk pemulihan pasca pandemi, kata laporan itu.


Kondisi keamanan yang memburuk menyebabkan gangguan lebih lanjut pada rantai pasokan yang sudah terganggu oleh Covid. Pelabuhan-pelabuhan utama lumpuh karena agen bea cukai, buruh pelabuhan, pengemudi truk, dan pekerja kereta api berhenti bekerja.


Beberapa perusahaan pengiriman untuk sementara menghentikan layanan ke Myanmar, sambung laporan itu. Sekitar 80 persen perdagangan Myanmar dilakukan melalui laut, dan UNDP memperkirakan perdagangan di pelabuhan turun hingga 64 persen dalam dua bulan setelah kudeta.


Gangguan serupa pada transportasi dan pergerakan tenaga kerja dan barang, industri pertanian serta tekanan pada mata uang negara, kyat.


"Di seluruh masyarakat Myanmar, ini merupakan kemunduran besar, tidak hanya dalam pembangunan tetapi juga dalam hal ketidaksetaraan dan kerentanan," kata Steiner.


"Orang akan berjuang untuk bertahan hidup."


Akibatnya, krisis kemanusiaan tengah berlangsung. Program Pangan Dunia (WFP) PBB pekan lalu memperingatkan bahwa "kelaparan dan keputusasaan" meningkat di Myanmar. Mereka juga memperkirakan, 3,4 juta orang akan menderita di seluruh negeri dalam enam bulan ke depan.


"Secara keseluruhan, Myanmar berada di ambang kehancuran ekonomi dan berisiko menjadi negara Asia gagal berikutnya," kata laporan UNDP.


Untuk mencapai kesimpulannya, UNDP menggunakan berbagai sumber, termasuk data yang dipublikasikan dari Bank Dunia, Brookings Institution, laporan dari badan-badan PBB lainnya, laporan media dan survei rumah tangga dari Myanmar.


Karena data real-time sulit diperoleh, UNDP mengatakan jika berbagai krisis Covid-19, hak asasi manusia, demokratisasi, dan keamanan meluas lebih jauh, perkiraannya mungkin lebih buruk dari yang diperkirakan - terutama untuk kelompok rentan seperti etnis minoritas dan pengungsi internal.


"Banyak hal akan tergantung pada apa yang terjadi di Myanmar selama dua bulan ke depan," ujar Steiner. (CNNI/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini