 |
Ket Foto : Anggota Polri OAP menggelar aksi protes di Mapolda Papua terkait hasil seleksi SIP 2021 yang dianggap tak adil. (iNews.id) |
Para peserta seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 50 tahun anggaran 2021 wilayah Polda Papua itu meminta hasil seleksi dibatalkan karena tak sesuai program afirmasi otsus Papua.
Mereka menilai, dari kuota otonomi khusus (otsus) melalui program Afirmasi Otsus Papua, jatah polisi OAP di wilayah Panda Polda Papua yang berhak mengikuti pendidikan SIP sebanyak 150 orang. Namun dari hasil seleksi, anggota Polri OAP yang diterima hanya 41 orang dan sisanya non-OAP.
Tak hanya itu, dari Telegram Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri nomor B/466/REN.2.3/2021/SSDM kepada Kepala Lembaga Pendidikan Dan Latihan Polri tentang permintaan penyiapan tempat pendidikan SIP Tahun Anggaran 2021, tercatat ada penambahan peserta didik SIP seluruh Indonesia dari 1.500 menjadi 1.800 peserta didik.
Tambahan peserta didik SIP gelombang ke-50 ini masuk dari Polda Papua dan Polda Papua Barat sebanyak 300 orang. Hal ini sesuai Surat Kapolda Papua Nomor : R/24/I/DIK/2.2/2021 tentang permohonan penambahan kuota seleksi Pendidikan SIP angkatan 50 tahun anggaran 2021 sebanyak 150 orang.
Surat Kapolda Papua Barat Nomor: R/11/I/DIK/2.2/2021/Rp SDM tentang permohonan penambahan kuota didik seleksi pendidikan seleksi Pendidikan tahun anggaran 2021 panda Papua Barat. Penambahan peserta didik tersebut dari Papua dan Papua Barat tersebut dibiayai oleh anggaran dana Hibah Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.
"Berkaitan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat diinformasikan bahwa sesuai DIPA Polri TA 2021 jumlah peserta didik SIP tahun anggaran 2021 sebanyak 1.500 orang namun terdapat penambahan 300 orang dengan anggaran dari hibah Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat sehingga kuota didik seleksi SIP TA 2021 menjadi 1.800 orang," demikian isi Telegram Mabes Polri.
Aksi protes puluhan anggota Polri OAP peserta seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua yang dinyatakan gugur itu, dilakukan di gedung Rastra Samara Polda Papua dan di depan lobi utama Markas Polda Papua seusai mendengar hasil pengumuman seleksi oleh panitia dari Biro SDM Polda Papua.
"Mana Afirmasi Otsus yang kalian bicara. Ini kami tidak lulus. Kami sudah dijamin akan lulus dengan program Afirmasi Otsus. Kenapa hanya sedikit orang asli Papua yang lulus. Ini diskriminasi, kami tidak terima. Hasil ini harus dibatalkan," kata seorang anggota Polri OAP.
Kekesalan para bintara Polri OAP ini memuncak, sebab saat menyampaikan aksi protes, tak satupun pejabat utama Polda Papua datang menemui mereka.
Dari informasi yang didapatkan, sejumlah pejabat utama Polda Papua mulai dari Kapolda, Irwasda dan beberapa pejabat utama Polda Papua, sedang melaksanakan tugas ke Timika.
Terlihat hanya seorang Pamen Polda Papua berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) yang datang menemui para bintara Polri OAP. Namun dialog para bintara Polri OAP dan Pamen Polda Papua tersebut menemui jalan buntu.
Para anggota Polri OAP meminta Karo SDM Polda Papua untuk datang menemui mereka dna meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 ini dibatalkan.
"Kami minta hasil ini dibatalkan. Mana pejabat utama Polda Papua yang bisa datang temui kami?! Sekali lagi kami minta hasil ini dibatalkan! Kalau tidak, besok pagi, kami akan batalkan keberangkatan rekan-rekan kami yang lulus di Bandara Sentani," kata seorang peserta seleksi yang tak lulus.
Tak berselang lama, puluhan anggota Polri OAP itu ditemui oleh dua anggota Majelis Rakyat Papua. Namun hasil pertemuan mereka yang berjalan hampir tiga jam, tak juga membuahkan hasil.
Walaupun pihak Majelis Rakyat Papua memberikan jaminan bahwa hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan Polda Papua. Namun jaminan tersebut dianggap sudah terlambat.
"Kami menghargai masukkan dari bapak dan ibu dari MRP, tapi ini waktunya sudah mepet. Besok yang lulus sudah berangkat. Terus nasib kami bagaimana. Kami malu sekali, hanya anggota MRP dan pak Pendeta yang datang temui kami," kata seorang anggota Polri OAP.
"Mana para pejabat utama (Polda Papua). Kami ini polisi aktif, datang, dan berdiri kasih kepastian bagi kami, kami anggota aktif. Kami malu kenapa yang temui kami bapak dan ibu dari MRP dan bapak pendeta juga dari Barisan Merah Putih, yang kasih penjelasan kepada kami, kenapa bukan pimpinan kami," ujarnya.
Setelah melakukan aksi protes di lobi utama Polda Papua, puluhan anggota Polri OAP ini kemudian bergerak menuju ke kediaman Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.
Para anggota Polri OAP tersebut meminta Wakil Gubenur Papua Klemens Tinal membatalkan program Afirmasi Otsus yang digunakan dalam seleksi SIP angkatan 50 tahun 2021.
"Kami menuju ke bapak Wakil Gubernur. Kami ke orang tua. Kami minta beliau untuk intervensi hal ini. Ini program otonomi khusus. Di Polda tidak ada pejabat utama yang terima kami. Mana itu Karo SDM? Kenapa menghilang? Kenapa tidak temui kami dan berikan penjelasan kepada kami?" kata anggota Polri OAP.
"Kami ini rata-rata sudah tujuh kali tes perwira. Dengan program Afirmasi Otsus ini, kami kira kami yang seleksi dan sudah lewati tiga belas item seleksi, tetap tidak lulus. Nama kami awalnya ada, tapi pas hasil seleksi diumumkan, nama kami tidak ada. Ini kenapa bisa terjadi? Rekan-rekan, kami semua sekarang ke Bapak Wakil Gubernur Papua punya kediaman, kami berjuang hak-hak kami sebagai orang Papua di atas tanah kita ini," tuturnya.
Kedatangan puluhan polisi tersebut membuat kaget para petugas keamanan di kediaman Wagub Papua. Mereka sempat menunggu koordinasi untuk bertemu dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak protokoler, akhirnya puluhan polisi OAP itu dapat menemui Wagub Papua Klemens Tinal di kediamannya.
Pertemuan diwakili oleh perwakilan 13 anggota Polri OAP. Mereka kemudian masuk ke ruang tamu Wakil Gubenur Papua Klemens Tinal. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan anggota OAP menyampaikan ketidakadilan dan dugaan diskriminasi yang mereka alami dalam seleksi SIP 2021.
Bripka Fanny Krebru, juru bicara anggota Polri OAP peserta seleksi SIP 2021, mengatakan, protes dilontarkan karena hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua tahun 2021 tidak sepenuhnya OAP yang lulus.
Padahal program Afirmasi Otsus sudah menjamin putra/i asli Papua berhak mendapatkan pendidikan lanjutan sekolah perwira. Ironisnya pihak Pemda Papua dan Polda Papua telah menandatangani MoU tentang program Afirmasi Otsus bagi putra-putri asli Papua yang dibiayai oleh dana Otonomi khusus. Namun kenyataannya tidak seperti itu.
Karenanya, Fanny bersama 109 anggota Polri OAP yang tidak lulus tersebut, meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua harus dibatalkan.
"Peserta seleksi SIP gelombang ke-50 tahun 2021, permintaan kami. Kalau memang itu benar menggunakan dana Otsus, maka harus dibatalkan, karena jumlah atau kuota peserta didik Sekolah Inspektur Polisi di wilayah Polda Papua tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama antara Polda Papua dan juga Pemerintah Provinsi Papua," kata Fanny.
Untuk hasil seleksi kali ini, ujar Fanny, diharapakan pihak panitia tidak membawa program Afirmasi Otsus Orang Asli Papua. Sebab, tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, melainkanmenggunakan kuota reguler.
"Jadi, kalau memang para peserta seleksi yang lulus itu tetap mau diberangkatkan (mengikuti pendidikan), berarti jangan menggunakan kuota OAP atau Otsus tapi itu menggunakan kuota reguler dari Mabes Polri," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemens Tinal mengatakan, Pemprov Papua tetap mendukung kemajuan putra-putri asli Papua yang merupakan anggota Polri untuk menempuh pendidikan perwira. Pemprov Papua telah melakukan MoU dengan Polda Papua terkait program Afirmasi Otsus Papua.
"Tetap dengan kepolisian (Polda Papua), kami mendukung penuh. apalagi kalau ada anak-anak Papua di kepolisian, tentu kita secara budgeting kami akan bantu. Nah ini kan MoU dengan Polda Papua tentang Afirmasi Otsus baru berjalan," kata Wagub Papua.
"Kami mendukung sambil melihat progres yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua. Kita akan evaluasi kedepannya, semakin lama akan semakin baik," ujarnya.
Klemens Tinal menuturkan, dana Afirmasi Otsus memang belum dikirimka ke Polda Papua, tetapi telah ada MoU. "Dana kami belum kirim, secara fisiknya. Tapi MOU sudah. Sehingga memang nanti dari hasil ini seperti apa baru ditindaklanjuti dengan realisasi anggaran," tutur Klemens Tinal.
Seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Klemens Tinal, anggota Polri OAP ini langsung menuju ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe untuk melakukan pertemuan dengan orang nomor satu di wilayah Provinsi Papua.
Sumber : iNews.id
.jpeg)
