-->
    |
Follow Us :

KLB Demokrat di Deli Serdang Ternyata Tak Kantongi Izin, Edy Rahmayadi Anggap Tidak Sah

Kali Dibaca
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, turut angkat bicara terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 lalu.


Mediaapakabar.com - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, turut angkat bicara terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 lalu.

Seperti diketahui, dalam KLB Partai Demokrat tandingan tersebut, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko didaulat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.


Terkait KLB Demokrat tandingan itu, Edy Rahmayadi mengatakan, bahwa acara tersebut tidak mengantongi izin dari Pemprov Sumut.


Bahkan acara itu malah melanggar protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan di tengah masa pandemi Covid-19.


“Tidak ada perizinan dan saya tidak pernah mengeluarkan izin, yang pastinya itu adalah perbuatan yang tidak benar,” kata Edy Rahmayadi dilansir dari Kompas.tv, Rabu (10/03/2021).


Menurut Edy Rahmayadi, untuk menggelar acara yang melibatkan banyak orang, seharusnya menginformasikan kepada gubernur demi mencegah penyebaran virus corona.


Namun kenyataannya, Edy mengaku tak pernah mendapatkan pemberitahuan. Ia pun juga melarang adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan.


“Gubsu yang punya wilayah harus diberikan informasi. Apalagi Gubsu selaku Kasatgas, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan,” ucapnya.


Lebih lanjut, Edy Rahmayadi menilai bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu tidak sah.


“Tidak ada KLB. Sumatera Utara jangan dijadikan ajang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, KLB itu ada mekanismenya,” ucap Edy.


Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan diselenggarakan di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021).


Sejumlah tokoh tampak hadir seperti Jhoni Allen Marbun hingga Marzuki Alie. Dalam KLB Partai Demokrat tandingan itu, dihasilkan beberapa keputusan.


Satu di antaranya adalah menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB tandingan.


Namun saat pembacaan keputusan itu, Moeldoko belum datang ke lokasi acara kongres. Alhasil, satu di antara panitia menelepon Moeldoko dan meminta persetujuannya.


"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.


Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut. Ia meminta kader untuk serius mendukungnya.


"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.


Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima. "Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ucap Moeldoko. (KT/MC) 

Komentar

Berita Terkini