 |
| Ket Foto : Gelombang protes kecam kudeta militer Myanmar. (AFP) |
Mediaapakabar.com - Para penentang junta militer Myanmar menyerukan demonstrasi yang lebih besar lagi pada Rabu (17/2/2021) untuk menolak kudeta.
Seruan tersebut dilakukan demi menunjukkan bahwa klaim militer yang menyebut mendapat dukungan luas untuk menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi adalah palsu.
Anggota senior partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Kyi Toe, menyerukan seluruh warga untuk bersatu melawan junta militer yang telah menghancurkan negara.
"Mari kita berbaris secara massal. Mari kita tunjukkan kekuatan kita melawan pemerintah kudeta yang telah menghancurkan masa depan pemuda, masa depan negara kami," kata Kyi Toe melalui Facebook dilansir dari CNNIndonesia.com.
Sejumlah aktivis demokrasi juga turut menyerukan semangat serupa.
"Mari mengumpulkan jutaan massa untuk menjatuhkan para diktator," tulis seorang aktivis terkemuka Myanmar, Khin Sandar, di Facebook seperti dikutip Reuters.
Serangkaian demonstrasi memprotes langkah militer yang merebut kekuasaan pemerintah sipil terus terjadi secara sporadis dan kini semakin meluas sejak kudeta yang terjadi pada awal bulan ini.
Di tengah pemblokiran akses internet oleh junta militer, sejumlah demonstrasi tetap berlangsung terutama di kota-kota besar seperti Yangon dan Ibu Kota Naypyidaw.
Aparat keamanan Myanmar juga dilaporkan sempat mengerahkan banyak kendaraan lapis baja ke kota-kota besar seperti Yangon, Myitkyina, dan Sittwe demi membendung protes anti-kudeta.
Melalui video yang beredar di Facebook, para pasukan keamanan bahkan terlihat melontarkan sejumlah tembakan demi membubarkan pengunjuk rasa di sebuah situs pembangkit listrik di Myitkyina, Negara Bagian Kachin, pada Minggu (14/2/2021).
Secara terpisah, Reuters melaporkan lebih dari selusin truk polisi dengan empat kendaraan meriam air dikerahkan ke dekat Pagoda Sule di pusat Kota Yangon.
Sejumlah kedutaan besar negara Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan 11 negara lain kompak mengeluarkan pernyataan yang menyerukan aparat keamanan Myanmar untuk "menahan diri dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap para demonstran."
Selain protes massa, junta militer Myanmar juga menghadapi sejumlah pemogokan mulai dari tenaga medis hingga para pegawai pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap kudeta.
Alih-alih mengembalikan kekuasaan, militer Myanmar malah memperpanjang masa penahanan Suu Kyi hingga pekan depan dan menambah dakwaan terhadap perempuan 75 tahun itu.
Militer Myanmar menjamin akan menggelar pemilihan umum dalam waktu dekat dan menyerahkan kembali kekuasaan.
Meski begitu, sejumlah pihak tak percaya bahwa pemilu yang digelar akan berlangsung secara adil dan junta militer akan mengembalikan pemerintahan. (CNNI/MC)
.jpeg)
