Soal Uang Sekolah, Pemko Medan Diminta Keluarkan Kebijakan Khusus

Media Apa Kabar
Kali Dibaca

Mediaapakabar.com
Anggota DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong S.Pd mengungkapkan, sejumlah masukan dari masyarakat dan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan membuat kebijakan khususnya dalam pembayaran uang sekolan maupun uang kuliah dimasa pandemi saat ini.


Hal itu diungkapkan politisi PKS pada rapat paripurna DPRD Kota Medan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE didampingi wakilnya, Senin (18/01/2021) ruang utama paripurna DPRD Medan.


Sejumlah masukan dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota, Area dan Medan Denai dengan anggota DPRD diantaranya H.Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution (Gerindra) Hasyim SE, David Sinaga(PDIP) M.Rizki nugraha (Golkar), Afif Abdilah (Nasdem), Rudiyanto (PKS), Edi Syahputra (PA) dan Hendra DS (Hanura). Sejumlah aspirasi yang mengemuka dimasyarakat diantaranya masalah infratruktur, kebersihan, administrasi kependudukan, pendidikan, masalah sosial dan kesehatan.


“Sebagian masyarakat yang kami datangi ketika reses mengeluhkan pendapatan mereka yang menurun, bahkan banyak dari orang tua siswa di PHK yang mengakibatkan kebingungan dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama untuk membayar uang sekolagh,” ucap Rudiyanto.


Warga meminta masyarakat meringankan biaya sekolah disaat pandemi ini. “Besar harapan mereka agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat meringankan beban mereka,” Ketua Fraksi PKS Kota Medan ini.


Rudiyanto juga mengatakan, pembelajaran daring yang dilaksanakan hari ini memaksa mereka merogoh biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk itulah mereka menyampaikan aspirasi soal penyediaan wi fi di ruang publik. “Warga meminta Pemko menyediakn fasilitas wifi gratis di ruang publik di setiap kelurahan atau pemberian kuota internet kepada siswa,” jelasnya.


Terkait pelaksanaan kesehatan dan BPJS, warga juga menyampaikan sejumlah masukan diantaranya peran rumah sakit agar maksimal dalam pelayanan dan penyediaan alat pendeteksi covid-19, warga memohon digratiskan biaya BPJS.


Rudiyanto menyampaikan, seluruh masukan dan spirasi warga melalui reses ini diharapkan mendapat respon yang baik dari Pemko Medan. “Apa yang disampaikan warga melalui reses ini adalah aspirasi murni. Kami meminta agar direspon Pemko Medan melalui SKPD terkait. Kami juga meminta Pemko mempertimbangkan setiap kebijakan dimasa pendemi ini,” tegsnya.


Mantan Anggota DPRD Tanjungbalai ini menegaskan, tingginya persoalan sosial, penganguran dan kemiskinan diharapkan kepada Pemko Medan untuk lebih tanggap dan teliti dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. “Ingat, pemerintah yang baik dan berhasl adalah pemerintah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempu memberikan pelayanan prima,” ucapnya. (Sugandhi Siagian)

 

 

Share:
Komentar

Berita Terkini