 |
Ket Foto : Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri 'menegur' Presiden Joko Widodo terkait data milik pemerintah yang tak akurat. (CNNIndonesia.com). |
Megawati mengaku heran setiap kementerian/lembaga punya data masing-masing. Lalu saat dicek lebih jauh, akurasi data milik pemerintah juga masih dipertanyakan.
"Bapak Presiden, saya harus kalau urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya zaman dulu sampai sekarang, 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data kok masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati saat Acara HUT ke-48 PDIP, Minggu (10/1/2021) seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
Megawati mengatakan pernah meminta data soal Sungai Ciliwung ke Kementerian PUPR. Ia baru mendapat data yang diinginkan setelah sekian lama menunggu. Bahkan, Megawati mengaku sudah lupa pernah menanyakan data itu.
Presiden ke-5 RI itu menyarankan Jokowi untuk memberesi segala data yang dimiliki pemerintah. Ia meminta pembenahan dilakukan berlandaskan pada ilmu pengetahuan.
Megawati mengusulkan Jokowi menggandeng para ilmuwan data dalam negeri. Ia yakin banyak anak bangsa yang punya keahlian di bidang data.
"Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi hadir secara virtual. Jokowi hanya terlihat menganggukkan kepala saat Megawati mengeluhkan permasalahan data tersebut.
Persoalan data sering menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, saat publik menemukan penduduk kelahiran 1873 di data kependudukan pada masa Pilpres 2019.
Data juga jadi sorotan kala penyaluran bansos Covid-19. Publik banyak menemukan penerima bansos ganda dan tidak tepat sasaran.
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui data penyaluran bansos Covid-19 banyak kekurangan. Ia menyebut Kemensos baru mengumpulkan data dari daerah beberapa saat sebelum penyaluran.
"Kemensos terima dan tidak akan cek lagi. Kenapa? Karena tidak punya waktu. Ini hanya tiga bulan program ini. Kalau waktu kami hanya dihabiskan untuk cek ke lapangan, covid-nya selesai, bantuannya belum datang," kata Juliari di Kompleks Parlemen, Jakarta, 6 Mei 2020. (CNNI/MU)
.jpeg)
