 |
| Ket Foto : Drs Syaiful Syafri MM. |
Bagi para profesi pekerjaan sosial, gelandangan, pengemis, pemulung yang hidup menggelandang adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) yang perlu mendapat perlindungan dan jaminan sosial atau pemberdayaan sosial agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak seperti masyarakat lainnya.
Sehari sebelum Menteri Sosial RI Tri Rismaharini berdialog dengan para gelandangan, pengemis dan pemulung, juga telah menyapa penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni disabilitas yang mengikuti advokasi melalui program rehabilitasi sosial sistem panti di Desa Krebet Kecamatan Jamban, Kabupaten Ponorogo, tepatnya 27 Desember di tahun 2020 yang lalu.
Di minggu pertama Januari 2021 Sambil mempersiapkan peluncuran bantuan non tunai untuk peserta program keluarga harapan, senin 4 Januari 2021 Menteri Sosial RI Tri Rismaharini lagi lagi menyempatkan diri untuk mengunjungi para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang duduk di trotoar Jalan Thamrin tepatnya bersebelah Plaza UOB Jakarta.
Kunjungan (blusukan) bagi seorang pemimpin nasional untuk berdialog secara langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tentu sangat baik untuk mendalami akar masalah seseorang atau sekelompok orang yang hidup gelandangan, mengemis atau pemulung untuk menghidupi diri sebagai kebutuhan dasar seorang manusia sekaligus dalam rangka pemetaan sosial lokasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sekaligus contoh pemimpin visioner yang penuh tanggung jawab.
Selain dari gelandangan, pengemis dan pemulung, sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial di perkotaan umumnya masih banyak keterlantaran anak hidup dijalanan, baik berprofesi mengamen, mengemis, dan sejenisnya atau sejumlah lanjut usia dan kaum perempuan yg menggendong balita untuk mengemis di persimpangan jalan atau di lokasi pusat keramaian.
Apa yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani yang memberi apresiasi pejabat yang turun langsung soalnya PMKS nanya ditemui di kota kota besar, tidak terkecuali di DKI sehingga banyak ditemui tunawisma di sejumlah sudut ibukota.(r.mol.dki jakarta, 09-01-2021).
Kunjungan dan hasil dialognya Menteri Sosial RI Tri Rismaharini tentu sebagai upaya pemetaan sosial untuk mengambil sebuah kebijakan dalam perencanaan sosial yang akan ditetapkan dalam program pembangunan kesejahteraan sosial.
Jadi, kunjungan Menteri Sosial ini merupakan bahan untuk menjadi sebuah kebijakan tidak sebatas laporan dan pandangan seorang staf, melainkan dari apa yang dilihat, dari apa yang didiskusikan dan apa yang menjadi harapan para penyandang masalah kesejahteraan sosial disamping potensi diri yang dapat diberdayakan bagi dirinya. Buktinya 5 orang gelandangan dan pengemis yang berdialog dengan.Menteri Sosial dikerjasamakan dengan PT.PP Properti TBK kamala lagon bisa diterima bekerja (gen.PL.co 09-01-2021).
Namun apa yang dikerjakan Mensos ini mendapat tanggapan pro dan kontra dari sejumlah masyarakat, seolah olah aktifitas mensos dalam mengunjungi penyandang masalah kesejahteraan sosial ini adalah pencitraan, atau mempersiapkan diri pada Pemilu 2024 atau menjadi calon Gubernur DKI mendatang.
Pandangan ini sangat keliru, mereka tidak memahami bagaimana mengatasi masalah masalah kesejahteraan sosial yang disandang masyarakat sehingga mampu melaksanakan fungsi fungsi sosialnya.
Untuk dipahami pembangunan kesejahteraan sosial tidak semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar masalah kesejahteraan sosial dapat diatasi.
Bukan dengan memberikan komentar, mengkritik seolah olah yang dikerjakan seorang Menteri tidak benar, padahal kita tidak pernah ikut berpikir, merencanakan, apa lagi berkarya mengatasi masalah masalah sosial sebagai isu yang berkepanjangan di tengah pembangunan berkelanjutan.
Boleh jadi kunjungan Menteri Sosial kepada para gelandangan, pengemis atau pemulung untuk mengevaluasi program keluarga harapan (PKH) melalui bantuan sosial non tunai (BNT) sebagai program perlindungan dan jaminan sosial karena masih banyaknya masyarakat miskin.
Buktinya, Menteri Sosial bertemu dengan gelandangan dan pengemis asal luar daerah berkeinginan pulang ke kampung halamannya untuk hidup lebih baik dengan program pemberdayaan.
Kita berharap percepatan kerja sama Menteri Sosial RI Tri Rismaharini dengan Perguruan Tinggi di masing2 daerah dapat terwujud, sehingga sumber daya manusia kesejahteraan sosial, khususnya profesi pekerjaan sosial lebih cepat bekerja agar angka kemiskinan dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dapat terselesaikan secara cepat.
Penulis : Drs Syaiful Syafri MM Dosen Prodi Kesos Fisip UMSU, dan mantan Kadis Sosial Sumut.
.jpeg)
