-->
    |
Follow Us :

Waduh, KPK Sebut Pejabat Kaya Bukan Jaminan Tidak Korupsi

Kali Dibaca



Pahala Nainggolan. (Foto: Antara)

Mediaapakabar.com
-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kekayaan pejabat atau penyelenggara negara tidak memiliki korelasi dengan tindak pidana korupsi. Pejabat yang berasal dari kalangan kaya tak menjamin tidak akan melakukan korupsi.

"Kajian kita begini, kalau dari pimpinan-pimpinan lembaga atau daerah kita lihat background-nya atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)-nya, ternyata secara statistik tidak ada hubungan antara kekayaan dengan dia tersangkut kasus apa nggak. Sama sekali tidak ada hubungan. Artinya yang dulu miskin bisa juga korupsi, yang dulu kaya bisa juga korupsi," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (11/12/2020)

Dalam sejumlah kasus yang ditangani KPK, penyelenggara negara yang dijerat memiliki harta lebih dari Rp 10 miliar. Sebut saja Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19.

Juliari bersama dua anak buahnya diduga menerima Rp 17 miliar dari rekanan Kementerian Sosial. Padahal, berdasarkan LHKPN yang terakhir kali disetorkan ke KPK, Juliari mengaku memiliki harta Rp 47 miliar. Selain Juliari terdapat nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang dijerat atas kasus suap dan gratifikasi.

Dalam LHKPN, Imam mengaku memiliki harta Rp 22 miliar. Bahkan, mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang divonis bersalah atas perkara suap dan gratifikasi memiliki harta senilai Rp 236,7 miliar dan US$ 138.400.

Pahala menyatakan, yang menjadi faktor pejabat terlibat korupsi adalah sistem yang ada di lingkungannya. Untuk itu, seorang yang memiliki harta banyak tetap berpotensi melakukan korupsi ketika menjadi pejabat.

"Padahal kalau kita pikir, kalau sudah kaya ya sudah dong, ternyata tidak ada hubungannya karena kita lihat juga sistem yang membelit membuat orang jadi tidak perduli kaya atau miskin selama lima tahun, katakanlah kalau kepala daerah atau selama menjabat dia terpaksa jatuh ke sistem," kata Pahala

 Sumber:BeritaSatu.com
Komentar

Berita Terkini